Prabowo Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Gandeng Pemda Berkolaborasi

fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025. Penambahan Sekolah Rakyat itu sebagai upaya Pemerintah untuk mengatasi angka kemiskinan di Indonesia.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, penambahan ini juga melengkapi tahap kedua dari program prioritas nasional dalam bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

“Program Sekolah Rakyat ini merupakan gagasan langsung Presiden, bukan program Kemensos. Tapi perlu didukung oleh semua pihak, terutama pemerintah daerah,” kata Rico kepada wartawan secara daring, Sabtu, 21 Juni 2025.

Diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program Prabowo yang menargetkan anak-anak putus sekolah di berbagai daerah.

Nantinya, pelaksanaannya, program ini akan memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota.

Untuk tahap awal, 100 titik lokasi rintisan Sekolah Rakyat telah ditetapkan dan akan memulai kegiatan belajar pada Juli 2025. Pemerintah juga mengusulkan 100 lahan baru seluas 6,3 hingga 10 hektare yang akan dibangun mulai Agustus 2025 dengan model sekolah terpadu (SD, SMP, SMA) seperti SMA Taruna Nusantara, dibiayai sepenuhnya oleh APBN.

“Skema awalnya adalah pinjam pakai gedung selama satu tahun yang akan direnovasi, lalu dikembalikan ke Pemda dalam kondisi layak,” jelas Robben.

Sementara itu, Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyatakan, siap berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden tersebut.

menurutnya, pelaksanaan kolaborasi tersebut akan dilakukan melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kemnaker maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah.

“Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BLK, baik yang dikelola langsung oleh Kemnaker maupun oleh UPTD, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat,” tutur Yassierli.

(Bianca Khairunnisa)