Efisiensi Anggaran Berlanjut hingga Akhir 2026, Menkeu Ungkap Target Belanja Negara Rp1.300 Triliun

fin.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tetap berlanjut hingga penghujung 2026. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Suahasil menjelaskan, efisiensi tidak identik dengan pemotongan anggaran secara langsung. Pemerintah lebih menitikberatkan pada optimalisasi penggunaan dana agar setiap program dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan pengeluaran yang lebih terukur.

“Anggarannya sudah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaan anggarannya kita selalu mencari ruang untuk membuat apakah memang perlu anggaran sedemikian besar. Karena itu, poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai output dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien,” ujar Suahasil, dikutip, Selasa, 20 Oktober 2026.

Salah satu contoh yang disampaikan Suahasil adalah perubahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pembaruan dalam pengelolaan program tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kita sekarang sudah mengalami perubahan pengelolaan yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh manajemen Badan Gizi Nasional yang baru,” katanya.

Melalui sistem pengelolaan yang diperbarui, pemerintah berharap anggaran MBG dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Evaluasi terhadap pelaksanaan program pun menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan belanja negara memberikan hasil sesuai perencanaan.

Meski efisiensi terus dilakukan, Suahasil menegaskan bahwa program-program prioritas pemerintah tetap dilaksanakan. Pemerintah juga memproyeksikan peningkatan realisasi belanja negara pada kuartal IV 2026.

“Kita yakin bahwa belanjanya akan mencapai Rp1.300 triliun di Q4, dan ini lebih tinggi dari tahun lalu,” ujarnya.

Peningkatan belanja pada tiga bulan terakhir tahun ini diharapkan turut menopang pergerakan ekonomi nasional. Pengeluaran pemerintah dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga aktivitas ekonomi sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Suahasil turut menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai dua fungsi utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaan anggaran harus dikelola secara cermat agar kedua tujuan tersebut dapat berjalan beriringan.

Efisiensi, lanjutnya, juga diperlukan untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan penggunaan anggaran yang lebih efektif, pemerintah diharapkan mampu menjalankan program pembangunan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

“Sehingga yang namanya APBN itu menumbuhkan ekonomi, namun APBN juga melindungi masyarakat, dan dilaksanakan dengan cara yang efisien sehingga dia kredibel,” tuturnya.