Menkes Budi Izinkan Dokter Umum Operasi Caesar, Buka Akses Kesehatan di Daerah Terpencil

fin.co.id - Dunia medis di Indonesia lagi ramai banget nih, setelah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengumumkan kebijakan yang cukup bikin geger. Bukan tanpa alasan, Menkes Budi kini resmi memberi izin dokter umum untuk melakukan operasi caesar—tindakan yang sebelumnya cuma boleh dilakukan dokter spesialis kandungan alias obgyn.

Langkah berani ini diambil sebagai solusi atas persoalan serius: tingginya angka kematian ibu dan bayi di daerah-daerah terpencil, yang selama ini kekurangan dokter spesialis. Bahkan, Budi menyebut kebijakan ini adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Intinya perintah bapak Presiden adalah layanan kesehatan masyarakat itu yang paling utama. Kita harus memastikan bahwa ibu-ibu yang melahirkan, terutama di daerah terpencil, bisa mendapatkan pertolongan yang cepat dan berkualitas, tidak perlu menunggu dokter spesialis dari kota,” ujar Budi Gunadi Sadikin saat ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (2/7/2025).

Memang, kesenjangan akses layanan kesehatan masih jadi PR besar di Indonesia. Gak sedikit daerah di luar Jawa yang minim fasilitas kesehatan memadai, apalagi dokter spesialis. Kondisi ini bikin banyak ibu hamil berisiko saat mengalami komplikasi persalinan, karena harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan penanganan medis.

Dengan adanya kebijakan baru ini, harapannya penanganan persalinan darurat, termasuk operasi caesar, bisa lebih cepat dan mudah diakses, sehingga angka kematian ibu dan bayi bisa ditekan.

Pelatihan Khusus Jadi Syarat Wajib

Tapi, tentu aja kebijakan ini gak bisa langsung dijalankan begitu saja. Budi memastikan, dokter umum yang nantinya menangani operasi caesar harus melalui pelatihan khusus plus sertifikasi resmi. Pelatihan ini bakal digelar Kementerian Kesehatan bareng organisasi profesi terkait, dan akan mencakup segala aspek mulai dari teknik operasi, manajemen komplikasi, hingga etika medis.

“Jadi kita harus melakukan segalanya untuk memastikan masyarakat terutama di luar Jawa bisa mendapatkan layanan kesehatan yang sama,” tambah Budi.

Pro-Kontra Warnai Kebijakan

Walau tujuannya baik, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan tenaga medis. Sebagian mendukung, karena dianggap jadi solusi cepat untuk mengatasi krisis tenaga spesialis di pelosok. Namun, ada juga yang khawatir soal keamanan pasien jika dokter umum belum benar-benar siap melakukan prosedur yang terhitung rumit ini.

Isu lain yang ramai dibicarakan adalah kesiapan fasilitas kesehatan di daerah. Banyak pihak mengingatkan, percuma melatih dokter umum kalau alat medis, ruang operasi, hingga sistem penanganan darurat di daerah masih minim.

Menanggapi pro-kontra ini, Kementerian Kesehatan berjanji bakal jalan bareng dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). Bareng-bareng, mereka akan menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, plus sistem pengawasan ketat.

Menkes Budi memastikan, keselamatan pasien tetap jadi prioritas utama. Kebijakan ini, katanya, gak akan mengorbankan standar layanan medis, meski dijalankan untuk daerah terpencil sekalipun.