Gibran Tegaskan Siap Ditugaskan di Papua Seperti  Ma'ruf Amin

fin.co.id - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan penugasan ke Papua bukanlah hal yang baru.

Ia mengatakan hal ini juga pernah terjadi oleh Wapres Ma'ruf Amin.

"Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua," ujar Gibran di Klaten, Jawa Tengah, Rabu 9 Juli 2025.

Gibran menegaskan sebagai bagian dari pembantu Presiden Prabowo, dirinya mengaku siap ditempatkan di mana saja. Bahkan bila diminta untuk berkantor di Papua.

"Sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan di mana pun kapan pun dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya kita siap. Misalnya Kepres nya belum keluar pun kita sudah siap kapan pun," kata dia.

Menurut dia, tim dari Sekretariat Wakil Presiden pun juga sudah sering ditugaskannnya ke Papua, seperti ke Sorong atau pun Merauke untuk melihat pelajar di sana, membantu mengirimkan laptop untuk kegiatan belajar mengajar dan memeriksa kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi nanti atur waktu saja dan saya sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden saya siap untuk ditugaskan kemana pun di mana pun, kan ini melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua," beber dia.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah jika yang menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua adalah Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan hal itu telah tertuang dalam UU Otonomi Khusus Papua. Dimana, dalam UU tersebut percepatan pembangunan Papua itu dipimpin oleh Wakil Presiden.

"Jadi sebenarnya di dalam, ada undang-undang otonomi khusus Papua yang disitu secara eksplisit bahwa percepatan pembangunan Papua itu adalah di koordinatori, diketuai oleh wakil presiden," kata Pras.

"Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang bergembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh wakil presiden," lanjut dia.

Saat ditanya apakah Gibran akan berkantor di Papua, Politikus Partai Gerindra ini pun mengatakan memang sudah ada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura sebagai kantor operasionalnya.

Pras menyebut kantor tersebut dibawah naungan Kementerian Keuangan.

"Ga (harus berkantor), kalau berkenaan dengan masalah kantor Jadi tim percepatan pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara. Dalam hal ini kementerian keuangan, ada kantor KPKN di Jayapura yang itu memang dipakai nantinya untuk operasional kantor tim percepatan ini. Jadi bukan berarti Bapak wakil presiden akan berkantor di Papua," jelas dia.

Meski demikian, ia mengatakan tak menutup kemungkinan Gibran akan melakukan rapat koordinasi di Papua.