Gubernur Pramono Jelaskan Lonjakan Harta di LHKPN 2024 dan Komitmen pada Pemerintahan Bersih

fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengungkapkan, peningkatan nilai surat berharga menjadi faktor utama di balik naiknya jumlah harta kekayaan yang ia laporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024.

Tak hanya itu, pertambahan kekayaan Pramono juga dipengaruhi oleh bertambahnya kas, setara kas, serta harta bergerak lainnya. Pramono, yang akrab disapa Mas Pram, tercatat telah menyampaikan laporan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 April 2025.

Dalam laporan tersebut, total kekayaan yang dimilikinya selama tahun 2024 mencapai Rp114.518.499.429. Jumlah ini meningkat sekitar Rp10 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, saat ia masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

Pramono menyampaikan bahwa ia berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik dengan menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang berintegritas.

“LHKPN bukan sekadar formalitas administratif, tetapi salah satu instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat ikut serta mengawasi dan memastikan integritas pejabat publik, termasuk saya sebagai Gubernur,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Juli 2025.

Menurut Mas Pram, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih membutuhkan komitmen kuat dari seluruh unsur masyarakat dan pemerintah, disertai dengan penerapan prinsip good governance secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus memperkuat sistem pengawasan internal, memperluas keterbukaan informasi publik, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan semangat tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjadi contoh dalam pelaksanaan pemerintahan yang terbuka, bersih, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Saya percaya, kepercayaan rakyat hanya bisa dibangun dengan keteladanan dan keterbukaan. Kita harus bekerja jujur, melayani dengan hati, dan tidak alergi terhadap pengawasan,” tegasnya.

(Cahyono)