Politik . 13/08/2025, 23:16 WIB
Penulis : Sigit Nugroho | Editor : Sigit Nugroho
fin.co.id - Kasus kenaikan pajak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menuai penolakan publik menjadi sorotan nasional. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan para kepala daerah untuk mencari cara kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Bahtra menegaskan bahwa upaya peningkatan PAD tidak boleh semata-mata dilakukan dengan menaikkan pajak secara signifikan. Menurutnya, langkah tersebut hanya akan memicu resistansi warga seperti yang terjadi di Pati.
"Beberapa pekan lalu sebelum reses, kami rapat membahas bagaimana BUMD di daerah bisa ditingkatkan kinerjanya, sehingga memberi nilai tambah terhadap PAD," ujarnya, Rabu, 13 Agustus 2025 di Jakarta.
Bahtra mencontohkan, sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang menjanjikan jika dikelola dengan baik. Ia mengimbau kepala daerah untuk menggali potensi yang dimiliki wilayahnya, seperti objek wisata, kuliner khas, hingga kerajinan lokal.
“Jangan sampai target PAD justru dicapai dengan menaikkan pajak berkali-kali lipat. Banyak cara kreatif lain yang bisa dilakukan,” tegasnya.
Bahtra mengungkapkan bahwa saat ini sebagian besar daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Bahkan, sekitar 60–70 persen anggaran daerah berasal dari sumber tersebut.
“Dari 38 provinsi di Indonesia, hanya 11 yang memiliki kekuatan fiskal yang kuat. Sisanya masih sangat mengandalkan bantuan pusat,” kata Bahtra.
Komisi II DPR RI, lanjut Bahtra, selalu mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuannya adalah agar daerah mampu menggali sumber pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan.
Ia menilai, pembinaan ini penting agar daerah memiliki inovasi, mulai dari optimalisasi BUMD hingga pengembangan potensi lokal.
Bahtra menekankan, kepala daerah memiliki peran vital dalam menentukan strategi peningkatan PAD. Mereka harus memikirkan cara agar pendapatan daerah meningkat tanpa memberatkan rakyat.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media