BI Batal Rilis Payment ID Agustus 2025, Uji Coba Baru Dimulai September

Menurutnya, aturan tersebut bukan hanya mengatur akses data, tetapi juga harus memuat sanksi tegas bagi industri maupun institusi pemerintah yang lalai menjaga keamanan data.

“Regulasi harus memuat sanksi tegas, baik bagi industri maupun institusi pemerintah yang lalai menjaga data. Audit independen dan pengawasan multi-pihak sangat diperlukan agar tidak ada monopoli akses data. Setiap akses harus tercatat, diaudit, dan dapat ditelusuri,” kata Achmad saat dihubungi Disway.

Risiko Jika Payment ID Dipaksakan

Achmad menyoroti bahwa Indonesia memang sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, implementasinya hingga kini belum berjalan efektif. Sanksi terhadap kebocoran data pun sering kali tidak ditegakkan maksimal, baik untuk swasta maupun instansi pemerintah.

“Jika Payment ID diterapkan sebelum regulasi matang, kita hanya menambah risiko baru tanpa solusi nyata bagi perlindungan hak digital rakyat,” ujar Achmad.

Peringatan ini menjadi catatan penting bagi BI agar tidak hanya fokus pada inovasi, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak digital warga negara.

Menanti September: Uji Coba Payment ID Jadi Penentu

Keputusan BI menunda peluncuran Payment ID hingga September 2025 bisa menjadi langkah tepat untuk menguji kelayakan sistem ini. Publik kini menantikan hasil uji coba di Banyuwangi yang akan menjadi penentu apakah Payment ID benar-benar bisa diluncurkan secara nasional.

Dengan adanya uji coba ini, BI diharapkan mampu menjawab keraguan publik sekaligus memperkuat ekosistem keuangan digital di Indonesia tanpa mengorbankan keamanan data masyarakat. (Bianca Khairunnisa)