.png)
fin.co.id — Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen di Kabupaten Pati berbuntut panjang. Meski akhirnya dibatalkan, kebijakan Bupati Pati Sudewo menuai protes keras dari masyarakat dan membuat Partai Gerindra turun tangan. Bahkan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, disebut langsung memantau perkembangan kasus ini.
Gerindra Akui Sudewo Dapat Pembinaan Langsung
Ketua Organisasi dan Keanggotaan (OKK) Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, mengungkapkan partainya telah melakukan pembinaan terhadap Sudewo. Langkah itu dilakukan setelah gelombang penolakan muncul akibat kebijakan kenaikan PBB yang dianggap memberatkan masyarakat.
“Kalau dikaitkan dengan bahwa beliau adalah kader partai Gerindra, secara internal kebetulan karena kami juga berada di partai yang sama, itu kami lakukan pembinaan. Baik dari Pak Sekjen, Pak Sugiono, maupun Ketua DPD Jateng,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
Ia menambahkan, dirinya sebagai Ketua OKK juga ikut melakukan proses pembinaan secara langsung. Menurutnya, langkah ini perlu agar kebijakan yang diambil kader partai tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Prabowo Turun Tangan, Pantau Situasi di Pati
Prasetyo menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut memonitor situasi di Pati. Prabowo disebut menyayangkan kebijakan yang sempat diberlakukan Sudewo, meski akhirnya dibatalkan.
“Ya tentunya beliau menyayangkan. Itu tadi apa yang kami sampaikan adalah hasil respon beliau terhadap siapapun itu,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menurutnya, perhatian Prabowo menjadi bukti bahwa partai tidak lepas tangan dalam mengawasi kadernya. Hal ini penting agar polemik tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak lebih luas.
Dampak Kenaikan PBB Dikhawatirkan Ganggu Ekonomi Pati
Lebih jauh, Prasetyo menegaskan pentingnya penyelesaian polemik di Pati. Ia khawatir jika masalah ini tidak segera selesai, kehidupan ekonomi masyarakat akan terganggu.
“Kita berharap segera selesailah. Jangan sampai kemudian mengganggu kehidupan bermasyarakat di Pati, apalagi menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, stabilitas sosial dan ekonomi harus tetap dijaga. Ia menilai, ketidakpastian kebijakan pajak bisa memengaruhi aktivitas ekonomi warga yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perdagangan lokal.
Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Keputusan itu disampaikan setelah gelombang penolakan dari masyarakat semakin kuat.
