Nasional . 16/08/2025, 21:10 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, menekankan pentingnya efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran pendidikan yang pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun.
“Jika anggaran pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak fokus, maka potensi kebocoran akan terus terjadi dan kualitas pendidikan akan menurun," kata Adde dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Adde menyoroti alokasi anggaran yang tidak proporsional, terutama terkait Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL). Ia mengungkapkan, dalam APBN 2025 PTKL menyerap 39 persen dana fungsi pendidikan, sementara Kemendiktisaintek hanya mengelola 22 persen. Padahal, jumlah mahasiswa PTKL hanya sekitar 200 ribu, jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) yang mencapai 3,9 juta dan perguruan tinggi swasta (PTS) sebanyak 4,4 juta.
"Perlu penataan dan penyederhanaan PTKL, termasuk menghapus program studi umum yang tidak sesuai mandat undang-undang,” tegas politikus Partai Golkar ini.
Selain menyoroti PTKL, Adde juga merespons rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru dengan alokasi Rp178,7 triliun. Menurutnya, guru dan dosen adalah motor utama transformasi pengetahuan. “Kesejahteraan guru adalah kunci pendidikan berkualitas,” tambahnya.
Adde menegaskan, Fraksi Golkar mendukung penuh kebijakan anggaran pendidikan yang diajukan pemerintah. “Kami akan memastikan pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan Rp757,8 triliun pada RAPBN 2026 atau setara 20 persen dari total APBN sesuai amanat undang-undang. Dana tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru dan dosen, pemberian beasiswa, penguatan sarana-prasarana pendidikan, serta kurikulum yang relevan.
PT.Portal Indonesia Media