.png)
Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo.
fin.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sektor pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun.
"Tentunya, karena pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas yang dekat dengan kebutuhan masyarakat banyak. Dan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan baik oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Tentu akan dilakukan pengawasan dan pendampingan," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Budi menegaskan KPK tidak hanya menekankan langkah represif, tetapi juga upaya pencegahan agar dana tersebut tepat sasaran dan bermanfaat. "KPK bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, baik melalui pendekatan fungsi koordinasi dan supervisi yang melakukan pengawasan dan pendampingan di pemerintah daerah," jelasnya.
Lebih lanjut, Budi menyebut pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam merumuskan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan di wilayah masing-masing.
"KPK tentu juga akan melakukan pendampingan melalui fungsi di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat," katanya.
Selain itu, KPK juga melaksanakan Survey Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan untuk memetakan potensi kerawanan korupsi di sektor pendidikan.
"Dan kemudian memberikan saran masukan kepada para pemangku kepentingan baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan tentunya juga masyarakat sebagai pengguna dari layanan publik di sektor pendidikan ini," ungkap Budi.
Baca Juga
Ia menekankan pentingnya penerapan pendidikan antikorupsi di semua jenjang. "Nah kemudian KPK juga penting untuk terus mengawal insersi pendidikan anti korupsi agar betul-betul terimplementasi dan diterapkan di setiap jenjang pendidikan," tambahnya.
Sebagai catatan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran Rp757,8 triliun untuk pendidikan dalam RAPBN 2026. Dana tersebut akan mendukung program-program prioritas, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beasiswa LPDP. Dalam pidatonya di DPR RI, Prabowo menyatakan, "Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI."
