.png)
fin.co.id - Aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bone, Sulawesi Selatan, berujung ricuh. Sejumlah aparat Satpol PP dan polisi terluka akibat lemparan batu dalam bentrokan dengan massa aksi di kantor Bupati Bone, Selasa, 19 Agustus 2025.
Apa yang Terjadi di Kantor Bupati Bone?
Kericuhan bermula saat ribuan massa gabungan mahasiswa dan masyarakat berhasil menjebol pintu pagar kantor Bupati Bone. Mereka bertahan di halaman kantor, menuntut Bupati Bone Andi Asman Sulaiman turun langsung menemui pengunjuk rasa. Namun, situasi semakin panas karena tidak ada jawaban dari pemerintah daerah.
Siapa yang Jadi Korban Bentrokan?
Sekretaris Satpol PP Bone, Andi Awaluddin, menyebutkan ada empat anggotanya terkena lemparan batu. “Iya benar, ada 4 anggota Satpol kena lemparan batu saat melakukan pengamanan demonstrasi. Dua di antaranya pecah kepalanya,” jelasnya.
Selain Satpol PP, dua anggota kepolisian juga ikut menjadi korban. Aipda Rahmat dari Brimob terluka di bagian jari, sedangkan Bripda Awal dari Polres Bone mengalami luka robek di bagian kening. Informasi itu disampaikan langsung oleh anggota Polres Bone, Aipda Karman.
Bagaimana Reaksi Massa Aksi?
Meski aparat berusaha membubarkan kerumunan, massa tetap bertahan hingga malam hari. Mereka menolak mundur sebelum bisa bertemu Bupati Bone. “Kami menolak kenaikan PBB-P2 dan meminta Pemkab Bone untuk segera mencabut kebijakan tersebut. Kemudian copot Kepala Bapenda Bone,” tegas koordinator aksi, Rafli Fasyah.
Bagaimana Tindakan Aparat?
Polisi yang berupaya mendorong massa keluar dari kantor bupati mendapat perlawanan berupa lemparan batu. Situasi pun semakin tidak terkendali hingga akhirnya aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Hingga malam, petugas masih berjaga ketat di depan kantor Bupati Bone. Blokade dibentuk di Jalan Ahmad Yani, Bone, untuk mencegah pergerakan massa. Aparat juga tetap melepaskan gas air mata ke arah pengunjuk rasa yang enggan membubarkan diri.
Mengapa Aksi Ini Terjadi?
Aksi ini dipicu kebijakan kenaikan PBB-P2 yang dinilai memberatkan masyarakat. Ribuan massa gabungan mahasiswa dan warga menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil. Mereka menuntut agar kebijakan itu segera dicabut sekaligus meminta pencopotan Kepala Bapenda Bone.
Bentrok ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Bone dalam beberapa bulan terakhir. Situasi memanas masih terus berlangsung hingga aparat melakukan penindakan lebih lanjut. (*)
