Politik . 05/09/2025, 17:40 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Hari ini, Jumat 5 September 2025, menjadi tenggat waktu penyampaian 25 tuntutan rakyat yang digulirkan berbagai elemen masyarakat sejak beberapa pekan terakhir. Aspirasi itu meliputi isu reformasi kebijakan, perlindungan hak-hak sipil, hingga transparansi kinerja DPR.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan pentingnya DPR bersikap terbuka terhadap aspirasi rakyat.
“DPR harus terbuka atas aspirasi masyarakat karena DPR adalah wakil rakyat, bahkan sejatinya dalam rapat-rapat pun harus membawa kepentingan rakyat,” kata Herman.
Sebagai respons, DPR disebut telah membentuk badan baru untuk memperkuat fungsi pengawasan sekaligus merespons meningkatnya tuntutan masyarakat.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR juga turun langsung menemui massa aksi 17+8 di depan Gedung DPR, antara lain Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, serta Anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka.
Andre menegaskan keterbukaan DPR terhadap masukan publik, termasuk kesepakatan untuk menindaklanjuti isu tunjangan pejabat yang sempat menuai protes.
“Sudah sepakat untuk menghilangkan tunjangan yang sesuai tuntutan. Kita membuka diri atas masukan aspirasi. Tunjangan kerja luar negeri juga insyaallah akan ditransformasi ke depan menjadi lebih baik sesuai tuntutan masyarakat,” ujar Andre.
Rieke Diah Pitaloka dalam kesempatan itu menyampaikan duka atas jatuhnya korban dalam aksi sebelumnya yang ia sebut sebagai “September gelap”. Ia juga menyoroti isu harga kebutuhan pokok dan menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Isi Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat
Tuntutan Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025):
Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 31 Agustus 2026):
(Fajar Ilman)
PT.Portal Indonesia Media