.png)
fin.co.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Selasa, 9 September 2025.
Aksi tersebut digelar untuk kembali menagih tanggung jawab pemerintah terkait tuntutan 17+8 yang sebelumnya telah mereka ajukan dan hingga kini belum ada penyelesaian yang memadai.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diaollo H, menyatakan bahwa aksi ini muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya respon dari pemerintah terhadap aspirasi publik yang sudah disampaikan sejak lama.
"Tajuk yang kami bawa adalah rakyat tagih janji, tuntutan 17+8, dari tenggat waktu yang sudah ditentukan, hingga saat ini masih sangat sedikit yang penuntasannya kita anggap minimal," ujarnya kepada wartawan.
Diaollo juga menyampaikan bahwa seluruh tuntutan itu telah diterima oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Ia menilai bahwa aspirasi yang mereka bawa berasal dari gabungan masyarakat sipil, mahasiswa, hingga tokoh-tokoh publik, namun tidak ada perkembangan berarti dalam pemenuhannya.
"0 besar dalam hal penuntasan, seperti pembentukan tim investigasi untuk mengusut seluruh pelanggaran HAM berat yang terjadi selama tanggal 25-31 Agustus. Masih ada anggota dewan yang kami rasa menyatakan pernyataan kontroversi dan tidak bersimpati terhadap rakyat, tapi masih memegang jabatan di DPR," tuturnya.
Sorotan terhadap Reshuffle Kabinet dan Menkeu Baru
Para mahasiswa juga menyuarakan kritik terhadap perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai reshuffle tersebut lebih merupakan strategi politik ketimbang solusi atas keresahan rakyat.
Khususnya penunjukan Purbaya Yudhi sebagai Menteri Keuangan yang langsung menuai kontroversi sejak hari pertama menjabat.
"Baru 1 hari menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan luar biasanya mengecewakan, menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat, dia mengecilkan penindasan yang dialami masyarakat, dia mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberikan kami hak yang cukup, mending ganti saja, mundur saja," paparnya.
Diaollo menyebut reshuffle tidak menyentuh akar masalah, bahkan mempertanyakan mengapa tokoh-tokoh yang dianggap bermasalah seperti Kapolri dan Kapolda Metro Jaya tidak ikut diganti.
Ia juga menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya representasi mahasiswa, tetapi cerminan suara rakyat. Dari UI sendiri, menurutnya, terdapat sekitar 500-600 mahasiswa yang hadir, didampingi elemen sipil dan mahasiswa dari UIN Jakarta.
"Jumlah kami dari UI sendiri ada 500-600, kita juga didampingi oleh temen-temen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mengundang seluruh masyarakat sebagai representasi masyarakat Indonesia karena ini bukan aksi mahasiswa ini aksi milik rakyat Indonesia," katanya.
UIN Jakarta: Presiden Malah Sibuk Reshuffle
Koordinator aksi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Faris Farhan, turut mempertanyakan keputusan Presiden yang merombak lima menteri, alih-alih merespons langsung 17+8 tuntutan rakyat yang lebih mendesak.
