Pemerintah Siapkan Infrastruktur dan ASN untuk Dukung IKN 2028

fin.co.id – Pemerintah menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur selesai pada 2028 agar dapat berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan. Fokus utama terletak pada kesiapan infrastruktur serta pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke kawasan inti.

IKN sebagai Ibu Kota Politik

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan, penyebutan IKN sebagai Ibu Kota Politik menekankan fungsinya sebagai pusat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya, ketiga pilar negara harus memiliki fasilitas yang lengkap untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

“Kalau hanya ada istana negara tanpa didukung legislatif dan yudikatif, pemerintahan tidak bisa berjalan optimal. Karena itu semua fasilitas harus siap pada 2028,” ungkap Qodari di Istana Kepresidenan, Senin (22/9/2025).

Perpres 79/2025 Tegaskan Komitmen Pemerintah

Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Aturan ini menegaskan IKN sebagai ibu kota resmi pemerintahan pada 2028 dengan fokus pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Target Pembangunan Infrastruktur

Dalam dokumen itu, pemerintah menetapkan sejumlah target, antara lain luas kawasan terbangun mencapai 800–850 hektar, pembangunan gedung perkantoran hingga 20 persen, serta hunian layak dan berkelanjutan sebesar 50 persen. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana dasar ditargetkan 50 persen, sementara indeks aksesibilitas kawasan ditetapkan pada 0,74.

Pemindahan ASN Jadi Prioritas

Tak hanya infrastruktur, pemindahan ASN juga menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan 1.700 hingga 4.100 pegawai dipindahkan ke IKN pada tahap awal. Untuk mendukung kehidupan kota modern, cakupan layanan kota cerdas (smart city) ditetapkan mencapai 25 persen.

Simbol Politik dan Administrasi Baru

Dengan strategi tersebut, pemerintahan Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa pembangunan IKN bukan hanya proyek fisik, tetapi juga persiapan sistem pemerintahan yang menyeluruh. IKN diharapkan menjadi simbol politik sekaligus pusat administrasi yang mampu menjawab kebutuhan Indonesia di masa depan. (Anisha Aprilia)