Prabowo Tegaskan Perumahan Rakyat Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen guna meningkatkan likuiditas perbankan. Selain itu, pemerintah menaikkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit per tahun.

Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Pemerintah melibatkan sektor swasta untuk memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini mendorong perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus mengurangi backlog perumahan di Indonesia.

Kredit Program Perumahan Lebih Luwes

Melalui koordinasi Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan lembaga lain termasuk Danantara, pemerintah membuka akses kredit program perumahan yang lebih fleksibel. Skema ini memberi peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan.

Keterlibatan Bank Swasta

Tidak hanya bank Himbara, kini bank swasta juga mendapat mandat untuk menyalurkan kredit FLPP. Hal ini bertujuan mempercepat pemerataan akses pembiayaan di seluruh daerah.

Akses untuk Pekerja Informal

Pemerintah memperluas program FLPP agar menjangkau segmen pekerja seperti guru, buruh pabrik, asisten rumah tangga (ART), hingga pekerja informal lainnya. Dengan begitu, lebih banyak lapisan masyarakat bisa memiliki rumah sendiri.

Komitmen untuk Rakyat

Dengan target ambisius dan kebijakan strategis tersebut, pemerintahan Prabowo menegaskan bahwa perumahan rakyat bukan sekadar program pembangunan. Ia menempatkan perumahan sebagai pilar kesejahteraan dan penggerak utama ekonomi nasional. (ANTARA)