.png)
fin.co.id – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, mengambil langkah tak biasa dengan menyerahkan sekitar 200 nama calon pejabat di lembaganya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah itu dilakukan untuk memastikan para calon pejabat bebas dari rekam jejak bermasalah dan berintegritas tinggi.
"Kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk ditracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari," ujar Gus Irfan usai audiensi dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Oktober 2025.
Calon Pejabat dari PHU dan Perguruan Tinggi
Menurut Gus Irfan, nama-nama tersebut sebagian besar berasal dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, serta ada satu kandidat yang direkrut dari perguruan tinggi.
“Totalnya ada sekitar 200 orang. Sebenarnya kebutuhannya lebih banyak, tapi sebagian lainnya akan kita ambil dari kementerian atau lembaga lain,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemeriksaan ini penting agar hanya sosok yang benar-benar bersih dan kompeten yang bisa duduk di Kementerian Haji dan Umrah.
KPK Siap Dampingi
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, menyatakan pihaknya siap mendampingi kementerian baru bentukan Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam mencegah praktik korupsi.
“Prinsipnya KPK mendukung penuh, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan, termasuk melalui pembekalan agar pejabat tidak tergoda menerima hal-hal yang tidak sah,” ungkap Cahya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menambahkan, audiensi dengan Gus Irfan ini merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi.
"KPK berharap pencegahan sekaligus penindakan bisa jadi pemantik perbaikan pelayanan publik, khususnya di sektor penyelenggaraan haji," tuturnya.
(Ayu Novita)
