Banggar DPR: Profesionalitas dan Netralitas TNI Kunci Sukses Penguatan Pertahanan Nasional

fin.co.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menegaskan bahwa profesionalitas dan netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan fondasi utama dalam mendukung penguatan sistem pertahanan negara, di tengah upaya pencapaian target Minimum Essential Force (MEF).

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa dukungan anggaran saja tidak cukup untuk menciptakan kekuatan pertahanan yang tangguh. Ia menekankan bahwa kualitas personel TNI yang profesional baik dari aspek disiplin, kapabilitas tempur, hingga kesetiaan terhadap Sapta Marga, harus menjadi prioritas utama.

“Profesionalitas TNI berarti prajurit memiliki kemampuan tempur, disiplin, loyalitas, dan setia pada Sapta Marga,” tegas Said dalam pernyataannya, Senin, 6 Oktober 2025.

Said juga mengingatkan pentingnya netralitas TNI sebagai institusi militer negara. Ia menegaskan agar TNI tidak diseret ke dalam politik praktis, dan politisi sipil juga diminta tidak melibatkan unsur militer dalam arena politik.

Banggar DPR, menurut Said, telah memberikan komitmen penuh dalam mendukung kebutuhan anggaran pertahanan nasional. Namun, penguatan ini tetap harus sejalan dengan kondisi keuangan negara.

"Akan memperkuat kebutuhan anggaran pertahanan, sejalan dengan upaya penyehatan fiskal negara," ujar Said.

Sebagai informasi, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI mencapai Rp 139,2 triliun pada tahun 2025, dan akan meningkat menjadi Rp 187,1 triliun pada 2026 berdasarkan persetujuan DPR.

Meski angka ini menunjukkan peningkatan, Said menilai masih terdapat tantangan besar dalam mencapai standar MEF, yakni batas minimum kemampuan militer yang dibutuhkan untuk menghadapi potensi ancaman nasional. Ia menyebut Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Dalam laporan Defense Budget Rank 2025 yang dirilis Global Firepower, Indonesia berada di peringkat ke-29 dunia, di bawah Singapura yang menempati posisi ke-26. Hal ini menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam anggaran dan alutsista Indonesia dibandingkan negara-negara dengan wilayah lebih kecil.

Said juga mengapresiasi restrukturisasi besar-besaran yang dilakukan oleh TNI dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, telah dilakukan perluasan struktur organisasi militer di berbagai matra.

Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Pembentukan 6 Komando Daerah Militer (Kodam)

2. Pembentukan 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodal)

3. Pembentukan 3 Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau)

4. Pembentukan 1 Komando Operasi Udara

5. Penambahan 6 Grup Kopassus, serta

6. Pembangunan puluhan brigade dan batalion baru.

Selain reformasi struktur, Said juga menyoroti pentingnya pengembangan industri pertahanan dalam negeri untuk menunjang kemandirian sektor militer. Ia menyebut PT PAL Indonesia dan PT Pindad sebagai contoh keberhasilan BUMN strategis di sektor ini.

Said juga menyinggung kerja sama internasional seperti proyek jet tempur KAI KF-21 Boramae bersama Korea Selatan sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam mendorong inovasi dan kolaborasi global di bidang pertahanan.

Meski berbagai langkah strategis telah dilakukan, Said menegaskan bahwa keberhasilan penguatan pertahanan nasional tetap bergantung pada prinsip profesionalisme prajurit dan netralitas institusi militer.

“Penguatan TNI harus dibarengi dengan netralitas dan komitmen pada prinsip profesionalisme militer,” tegasnya.

(Fajar Ilman)