.png)
fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada tahun 2026.
Pramono menjelaskan, keputusan itu merupakan dampak dari pemotongan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Bagaimana dengan tahun depan? Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya itu kondisi yang harus ditanggung,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Sebagai informasi, pegawai PJLP di Jakarta mencakup berbagai bidang pekerjaan seperti Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Satpol PP, Damkar, Pasukan Putih, teknisi, sopir, petugas administrasi, serta petugas layanan kesehatan dan pengelolaan sampah.
Meski tidak membuka rekrutmen baru tahun depan, Pramono memastikan bahwa proses rekrutmen PJLP tahun 2025 tetap berjalan sesuai jadwal. Ia meminta para petugas yang sudah lolos seleksi segera menandatangani kontrak kerja.
“Sekarang ini saya sedang berkonsentrasi, dan saya sudah memutuskan untuk PPSU saya sudah meminta tanggal 10 Oktober ini untuk ditandatangani,” katanya.
Diketahui, Pemprov DKI telah membuka pendaftaran PPSU pada 23–26 Juni 2025 dengan kuota 1.023 orang untuk 239 kelurahan. Jika tidak ada perubahan, PPSU yang lolos seleksi akan mulai bekerja pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Pramono juga membantah isu yang menyebut rekrutmen PPSU ditangguhkan akibat pengurangan DBH. Menurutnya, seluruh proses tetap berjalan dan akan disusul dengan penandatanganan kontrak bagi personel Damkar dan Pasukan Putih yang juga lolos seleksi.
“Sehingga dengan demikian, untuk hal-hal yang berkaitan dengan PJLP tahun 2025 dengan APBD yang ada, tentunya akan segera kita selesaikan,” tegasnya.
(Cahyono)
