.png)
fin.co.id - Mayoritas masyarakat Indonesia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bekerja dengan baik. Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis pada Minggu, 19 Oktober 2025, sebanyak 78,1 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pasangan tersebut.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menjelaskan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap duet Prabowo-Gibran mencerminkan persepsi positif terhadap arah kebijakan pemerintah di awal masa kepemimpinan mereka.
Alasan Publik Merasa Puas dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Menurut Hanta, ada sejumlah faktor yang membuat mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif. “Kepemimpinan yang tegas dan berwibawa menjadi alasan utama mengapa publik merasa puas. Selain itu, bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memberi dampak besar,” ujar Hanta.
Ia merinci, 13,4 persen responden mengaku puas karena merasakan langsung manfaat bantuan sosial yang dijalankan pemerintah. Sementara itu, 11,4 persen responden menilai Prabowo adalah sosok yang dekat dengan rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil.
Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi faktor penting. Sebanyak 9,2 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menunjukkan komitmen dalam memperkuat integritas lembaga hukum. Di sisi lain, 8,2 persen responden mengapresiasi keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis yang dinilai berhasil menekan angka gizi buruk di daerah.
Catatan Kritik: Ekonomi dan Lapangan Kerja Masih Jadi Tantangan
Meski mayoritas publik puas, survei Poltracking juga mencatat sejumlah catatan kritis dari kelompok masyarakat yang belum merasa puas terhadap kinerja pemerintah. Sekitar 19,2 persen responden menyampaikan ketidakpuasan mereka, dengan alasan utama terkait kondisi ekonomi yang belum stabil dan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi.
“Sebanyak 26,7 persen dari kelompok yang tidak puas menyebut ekonomi nasional masih belum stabil. Sementara 15,7 persen menganggap bantuan ekonomi belum tepat sasaran,” kata Hanta Yuda, Minggu, 19 Oktober 2025.
Faktor lain yang menjadi sumber ketidakpuasan antara lain kasus korupsi (8,9 persen), harga kebutuhan pokok yang masih mahal (7 persen), serta minimnya lapangan kerja (6,3 persen). Temuan ini, menurut Hanta, menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan ekonomi agar manfaat pertumbuhan bisa lebih dirasakan masyarakat luas.
Survei Dilakukan dengan Pendekatan Ilmiah
Poltracking Indonesia melakukan survei ini pada 3–10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.220 responden dari berbagai wilayah di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka untuk memastikan kualitas dan keakuratan jawaban.
Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. “Hasil ini memberikan gambaran cukup akurat mengenai persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran di masa awal kepemimpinannya,” kata Hanta.
Tantangan Pemerintah di Tahun Pertama
Survei ini memperlihatkan bahwa ekspektasi publik terhadap pemerintahan baru cukup tinggi. Meski kepuasan publik tergolong besar, isu ekonomi, kesejahteraan sosial, dan lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dijawab dengan kebijakan konkret.
