Dedi Mulyadi Tak Gentar Disindir Menkeu Purbaya Soal Dana Jabar di Bank: Silakan Audit BPK!

fin.co.id - Isu soal dana triliunan rupiah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang disebut mengendap di bank, memicu tensi panas antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Alih-alih gentar dengan sindiran Purbaya, Dedi justru menantang balik dengan langkah berani: meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit langsung kas daerah Jawa Barat.

Langkah ini dilakukan Dedi Mulyadi pada Jumat (24/10/2025) dengan mendatangi langsung kantor BPK Perwakilan Jawa Barat di Bandung.

“Hari ini kita ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta BPK melakukan pendalaman audit terhadap kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi kepada awak media.

Minta Audit BPK Demi Transparansi dan Akuntabilitas

Dedi menegaskan bahwa audit keuangan Pemprov Jabar sebenarnya sudah berjalan, sebagai bagian dari pemeriksaan rutin akhir tahun.

Namun, ia ingin pendalaman khusus dilakukan terhadap kas daerah, agar tidak ada spekulasi publik setelah sindiran tajam dari Menkeu Purbaya.

“Karena auditnya juga sedang berjalan, ya kan audit akhir tahun yang dilakukan oleh BPK, itu rutin dilakukan,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil audit tersebut akan menjadi bukti sejauh mana Pemprov Jabar memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik serta transparan.

“Sehingga nanti bisa terlihat apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki perencanaan keuangan yang baik dan pengelolaan yang baik,” kata Dedi.

Bagi Dedi, audit bukan ancaman justru kesempatan membuktikan bahwa pengelolaan keuangan Jabar dilakukan secara terbuka dan bisa diakses publik

Dedi Mulyadi menegaskan, hanya ada dua lembaga yang berwenang memeriksa arus kas daerah: BPK dan BPKP.

“Kalau inspektorat kan internal audit pemerintah. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah dilakukan secara terbuka,” tegasnya.

Ia bahkan meminta agar hasil audit belanja Pemprov Jabar segera diumumkan lebih cepat, tanpa menunggu April tahun depan.