Mensos Minta Dukungan Lahan dari Pemprov DKI untuk Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

news.fin.co.id - 24/10/2025, 18:04 WIB

Mensos Minta Dukungan Lahan dari Pemprov DKI untuk Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta dukungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menyediakan lahan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di wilayah Jakarta. Foto: Cahyono

fin.co.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta dukungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menyediakan lahan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di wilayah Jakarta.

Saat ini, fasilitas Sekolah Rakyat di Jakarta masih menggunakan lokasi sementara yang tersebar di Pasar Rebo dan Bambu Apus (Jakarta Timur), serta Pondok Indah (Jakarta Selatan).

“Kami berharap Pak Gubernur dapat memberikan dukungan berupa lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan oleh Kementerian Sosial. Program ini menyediakan pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.

Advertisement

Jika lahan yang diminta sudah disiapkan oleh Pemprov DKI, pembangunan gedung akan langsung dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan pembiayaan sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau tanahnya cocok, nanti dibangun oleh PU dengan menggunakan dana APBN sebagai bagian dari program strategis Presiden,” jelas Gus Ipul.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut positif permintaan Mensos. Ia menyebut pihaknya akan segera menggelar rapat untuk menentukan lokasi yang paling sesuai bagi pembangunan sekolah tersebut.

“Kami akan rapatkan dulu untuk menentukan lahan yang cocok untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Pramono.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa Pemprov DKI hanya berkewajiban menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik dan pembiayaannya akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN.

“Kalau itu bisa dilakukan, maka ini menjadi bentuk sinergi yang sangat baik antara pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.

(Cahyono)

Mihardi
Mihardi
Penulis

Penulis FIN.CO.ID