Nasional . 28/10/2025, 20:45 WIB
Penulis : Derry Sutardi | Editor : Derry Sutardi
Jalan umum rusak parah akibat lalu-lalang truk tambang berat.
Polusi udara dan kebisingan yang mengganggu warga.
Kecelakaan lalu lintas yang kerap menelan korban jiwa.
Data Pemprov Jabar menyebut, lebih dari 115 korban meninggal dunia dan 150 luka-luka akibat kecelakaan yang berkaitan dengan aktivitas truk tambang di wilayah itu.
Selain itu, ratusan kilometer ruas jalan provinsi dan kabupaten mengalami kerusakan berat karena beban kendaraan tambang yang berlebihan dan tak sesuai kapasitas jalan.
Sebagai solusi jangka panjang, Gubernur Dedi Mulyadi telah mendorong agar para pengusaha tambang membangun jalan khusus tambang yang tidak melintasi pemukiman warga.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong tata kelola pertambangan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Rencana pembangunan jalan tambang khusus Parung Panjang–Rumpin–Cigudeg sebenarnya sudah muncul sejak 2022, namun belum terealisasi penuh akibat masalah pendanaan dan koordinasi antar pihak.
Dedi menegaskan, penutupan sementara ini akan terus berlaku hingga pengusaha tambang menunjukkan komitmen konkret untuk memperbaiki tata kelola dan membangun infrastruktur pendukung.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan laporan resmi terkait kebijakan tersebut.
Ia menyebut, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kepentingan industri dan keselamatan publik.
“Saya belum tahu, belum baca (laporannya),” kata Bahlil singkat.
Bahlil juga menegaskan bahwa kementeriannya akan memastikan setiap kebijakan daerah terkait tambang sejalan dengan aturan nasional, termasuk dalam hal izin, keselamatan kerja, dan pengelolaan lingkungan.
Penutupan sementara tambang di Parung Panjang menjadi potret dilema klasik antara pertumbuhan ekonomi dan keselamatan masyarakat.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media