Internasional . 29/10/2025, 19:26 WIB
Penulis : Derry Sutardi | Editor : Derry Sutardi
fin.co.id - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa negaranya memiliki kendali penuh atas siapa saja yang diperbolehkan masuk ke Gaza sebagai bagian dari pasukan perdamaian internasional.
Pernyataan ini disampaikan Netanyahu dalam rapat mingguan kabinetnya akhir pekan lalu, yang kemudian memicu perdebatan di kalangan negara-negara yang sebelumnya telah menyatakan kesiapan membantu misi perdamaian di wilayah yang tengah bergejolak tersebut.
Ia menegaskan bahwa keputusan itu juga telah dikomunikasikan kepada Amerika Serikat, dan disebut telah mendapatkan pemahaman dari pemerintahan AS.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengirim tentara AS ke Gaza.
Namun, ia telah menghubungi sejumlah negara, termasuk Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan, untuk berkontribusi dalam Pasukan Stabilisasi Internasional.
Dalam kesepakatan 20 poin yang ditengahi Trump awal Oktober lalu, disebutkan bahwa pasukan ini akan berperan untuk memantau gencatan senjata dan stabilisasi keamanan di Gaza.
Namun, kesepakatan itu tidak menyebutkan secara rinci negara mana yang akan menyuplai pasukan, atau bagaimana mekanisme operasinya di lapangan.
Dilaporkan oleh PBS, AS akan bekerja sama dengan mitra Arab dan internasional untuk membentuk pasukan sementara yang bertugas melatih dan mendukung polisi Palestina yang telah diseleksi.
Selain itu, pasukan tersebut juga akan berkoordinasi dengan Yordania dan Mesir, dua negara yang memiliki pengalaman panjang dalam urusan keamanan dan stabilitas regional di kawasan tersebut.
Sejumlah negara Arab dan Muslim masih menunggu kejelasan mengenai mandat dan peran pasukan internasional di Gaza.
Mereka ingin memastikan bahwa misi tersebut berfokus pada penjagaan perdamaian, bukan penegakan militer antara Israel dan Hamas.
PT.Portal Indonesia Media