Perang di Tengah Kota: Ribuan Polisi Gempur Geng Narkoba, 64 Orang Tewas!

fin.co.id – Sedikitnya 60 tersangka dan empat anggota kepolisian tewas dalam operasi besar-besaran yang digelar aparat Brasil di Rio de Janeiro pada Selasa 28 Oktober 2025 waktu setempat. Aksi itu melibatkan sekitar 2.500 personel gabungan polisi dan militer untuk menggempur jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah kumuh Complexo de Alemao dan Penha.

Dilansir dari NBC News, menurut keterangan resmi kepolisian, penggerebekan tersebut menargetkan kelompok Comando Vermelho atau Red Command, salah satu geng paling berbahaya di Brasil yang dikenal menguasai perdagangan narkoba di wilayah-wilayah padat penduduk. Operasi itu juga menurunkan helikopter, kendaraan lapis baja, serta pasukan bersenjata berat.

Gubernur negara bagian Rio, Claudio Castro, menyebut operasi ini sebagai yang terbesar dalam sejarah kota tersebut.

“Sebanyak 60 tersangka kriminal telah dilumpuhkan,” ujarnya melalui video yang diunggah di platform X.

Pemerintah Rio melaporkan total 81 tersangka ditangkap, sementara 93 senapan dan lebih dari setengah ton narkoba berhasil disita. Castro menegaskan bahwa mereka yang tewas adalah pihak yang “melawan tindakan polisi”.

Namun di balik keberhasilan aparat, operasi tersebut memicu keprihatinan luas. Polisi sipil Rio mengonfirmasi empat petugas mereka turut gugur dalam baku tembak.

“Serangan pengecut terhadap agen kami tidak akan dibiarkan begitu saja,” tulis mereka di media sosial. Hingga kini belum ada laporan pasti mengenai jumlah warga sipil yang terluka.

Dikecam Organisasi HAM dan PBB

Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan “ngeri” atas besarnya jumlah korban jiwa dalam operasi itu, dan menyerukan penyelidikan menyeluruh atas kematian para tersangka.

“Pihak berwenang harus mengingat kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional,” demikian pernyataan resmi PBB.

César Muñoz Acebes, Direktur Human Rights Watch Brasil, menyebut peristiwa ini sebagai “tragedi besar” sekaligus “bencana kemanusiaan.” Ia mendesak kejaksaan membuka penyelidikan independen untuk mengungkap penyebab kematian tiap korban.

Kota Lumpuh, Sekolah Ditutup

Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan kepulan asap dan suara tembakan di tengah permukiman padat. Sebagai dampaknya, 46 sekolah di wilayah tersebut ditutup sementara. Universitas Federal Rio de Janeiro juga membatalkan kelas malam dan meminta warga di kampus untuk berlindung.

Media lokal melaporkan bahwa para anggota geng memblokir jalan-jalan utama di utara dan tenggara Rio sebagai bentuk perlawanan. Sekitar 70 bus dilaporkan disita untuk dijadikan barikade, menimbulkan kerusakan parah di beberapa titik.

Latar Belakang Panjang Kekerasan

Operasi kali ini merupakan puncak dari penyelidikan selama setahun terhadap kelompok Comando Vermelho. Gubernur Castro yang berasal dari Partai Liberal berhaluan konservatif menyindir pemerintah federal di bawah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva yang dianggap kurang mendukung pemberantasan kejahatan.

Sementara itu, pejabat pemerintahan Lula menegaskan bahwa upaya menekan kejahatan terorganisir sudah berjalan, termasuk lewat pemberantasan pencucian uang. Wakil Presiden Geraldo Alckmin bersama Menteri Kehakiman Ricardo Lewandowski juga dijadwalkan menggelar pertemuan darurat di Rio untuk mengevaluasi operasi tersebut.

Kritik terhadap Strategi Keamanan

Pakar keamanan publik dari Universitas Katolik Kepausan Minas Gerais, Luis Flavio Sapori, menilai aksi ini sebagai operasi paling brutal dalam sejarah modern Brasil. “Yang membedakan operasi ini adalah jumlah korban yang seperti dalam situasi perang,” ujarnya.

Sapori menilai pendekatan kekerasan semacam ini tidak efektif karena tidak menyentuh akar masalah. “Yang tewas biasanya hanya anggota bawahan, bukan para pemimpin geng. Mereka mudah digantikan. Ini menunjukkan kurangnya strategi jangka panjang dalam kebijakan keamanan publik Rio,” tegasnya.

Institut Marielle Franco, lembaga nirlaba yang memperjuangkan hak-hak warga miskin di favela, juga mengecam keras tindakan aparat. “Ini bukan kebijakan keamanan publik, melainkan kebijakan pemusnahan yang menjadikan kehidupan masyarakat miskin seperti bermain rolet Rusia,” tulis lembaga itu dalam pernyataannya.