Ribuan Guru Madrasah Gelar Aksi di Monas, DPR Dukung Tuntutan Kesejahteraan dan Status PPPK

fin.co.id - Isu kesejahteraan tenaga pendidik kembali mencuat setelah ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Gerakan Guru Bersatu (GERUS) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Oktober 2025.

Aksi tersebut menyoroti persoalan status kepegawaian serta hak para guru madrasah yang hingga kini masih belum mendapatkan kepastian dalam proses pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyatakan dukungannya terhadap aspirasi para guru madrasah. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan dan kesetaraan hak guru harus menjadi perhatian bersama, tanpa memandang kementerian pembina.

"Sebagaimana diinformasikan oleh beberapa media, guru-guru yang melakukan unjuk rasa hari ini di Patung Kuda adalah Gerakan Guru Bersatu (GERUS) yaitu gabungan organisasi guru madrasah untuk menuntut PPPK," ujar Lalu Hadrian saat dikonfirmasi.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, meskipun madrasah secara struktural berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), isu kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian Komisi X DPR RI.

"Meskipun madrasah secara teknis berada di bawah Kementerian Agama yang bukan menjadi mitra kami di Komisi X DPR (Kemenag adalah mitra Komisi VIII DPR), namun persoalan kesejahteraan guru, kesetaraan regulasi, dan pemenuhan hak para pendidik, adalah isu strategis yang tetap menjadi perhatian utama kami," tegasnya.

Menurut Lalu Hadrian, persoalan utama ketimpangan kesejahteraan guru berakar pada kebijakan anggaran pendidikan yang belum terdistribusi secara merata.

"Kami menilai masalah ini berakar dari kebijakan anggaran pendidikan dan distribusi anggaran yang belum menyentuh seluruh lapisan pendidik secara merata, termasuk di lingkungan madrasah," ungkapnya.

Ia juga mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menciptakan keadilan bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia.

"Kami mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian kepada para guru, termasuk guru-guru madrasah, tanpa membedakan institusi yang membina, apakah Kemendikdasmen atau Kemenag, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pendidik dalam menerima hak-haknya," ujarnya.

Sebagai langkah jangka panjang, ia mengusulkan penyatuan sistem dan regulasi terkait pengangkatan serta penyaluran tunjangan bagi semua guru di bawah satu payung kebijakan yang inklusif.

"Langkah konkret yang mendesak, menurut kami, adalah penyederhanaan dan penyatuan skema pengangkatan serta penyaluran tunjangan guru di bawah payung regulasi yang inklusif, sehingga diharapkan tidak lagi ada diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak semua guru, karena yang menjadi fokus negara seharusnya adalah kontribusi mereka sebagai pendidik anak-anak bangsa," terang Lalu Hadrian.

Sebelumnya, ribuan guru dari berbagai organisasi pendidikan turut bergabung dalam aksi tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Riau, hingga Sulawesi Barat.

Adapun organisasi yang tergabung dalam aksi GERUS di antaranya Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).

Para peserta aksi meminta pemerintah membuka lebih banyak kuota untuk pengangkatan PPPK, khususnya bagi guru madrasah swasta di bawah naungan Kemenag yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama seperti guru di bawah Kementerian Pendidikan.