JAMINAN PRABOWO! Utang Kereta Cepat Whoosh Rp 1,2 T Per Tahun Ditebus: Jangan Khawatir, Saya Tanggung Jawab!

Presiden menegaskan, dalam konteks pelayanan transportasi umum, pemerintah tidak boleh menghitung untung dan rugi murni secara komersial, tetapi harus berfokus pada manfaat yang didapatkan oleh rakyat. Inilah yang disebut dengan Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik.

"Di seluruh dunia begitu ini namanya public service obligation (PSO). Tadi disampaikan menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen, ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara," kata Prabowo.

Angka subsidi 60% dan pembayaran 20% dari rakyat untuk semua kereta api menunjukkan seberapa besar intervensi keuangan yang dilakukan pemerintah demi menjamin rakyat mendapatkan akses transportasi yang terjangkau. Kehadiran negara dalam memberikan subsidi secara masif ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi yang mutlak.

Misi Anti-Korupsi: Menjaga Uang Rakyat

Namun, Prabowo menyadari penuh konsekuensi dari penggunaan dana triliunan rupiah untuk subsidi dan pembayaran utang Whoosh. Sumber dari semua subsidi dan kewajiban ini, pada akhirnya, adalah uang rakyat.

Oleh karena itu, Prabowo menutup pernyataannya dengan komitmen yang sangat kuat dan sangat penting, terutama di mata publik: ia akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dana negara.

"Uang untuk memenuhi PSO berasal dari uang rakyat. Untuk itu, Prabowo menegaskan akan mencegah semua kebocoran, penyelewengan, korupsi, dan lainnya," tegasnya.

Komitmen untuk memberantas kebocoran anggaran ini menjadi faktor krusial yang mendukung jaminan utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun. Dengan memastikan setiap rupiah digunakan secara efisien dan benar-benar tersalurkan untuk subsidi dan operasional, beban finansial proyek ini akan lebih terkendali, dan rakyat benar-benar merasakan manfaat optimal dari Kereta Cepat Whoosh sebagai layanan publik yang prima. - Anisha Aprilia/Disway -