.png)
fin.co.id - Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Kali ini, melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Indonesia resmi terpilih menjadi anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) atau Dewan Pemeriksa Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2026–2032.
Keputusan bersejarah ini diambil secara aklamasi dalam Sidang Umum Komite V PBB sesi ke-80 yang digelar di Markas Besar PBB, New York, pada Jumat (7/11/2025) waktu setempat.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa komunitas internasional menaruh kepercayaan tinggi terhadap Indonesia, terutama terhadap BPK RI sebagai lembaga pemeriksa negara yang independen dan berstandar global.
Apa Itu UN BoA?
Bagi yang belum tahu, United Nations Board of Auditors (UN BoA) adalah badan penting di bawah Sidang Umum PBB. Lembaga ini bertugas melaksanakan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan, efisiensi, dan tata kelola seluruh lembaga dan program di bawah PBB.
Keanggotaan UN BoA terdiri dari tiga Supreme Audit Institution (SAI) atau lembaga pemeriksa negara yang ditunjuk oleh Majelis Umum PBB. Saat ini, keanggotaannya mencakup:
-
Cour des Comptes (Prancis)
-
The Brazilian Federal Court of Accounts (Brasil)
-
China National Audit Office (Tiongkok)
Nah, setelah masa jabatan SAI Tiongkok berakhir pada 30 Juni 2026, posisi tersebut akan resmi digantikan oleh BPK RI.
Bukti Dunia Percaya Indonesia Punya Kredibilitas
Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, yang memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut, menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.
“Aklamasi keterpilihan Indonesia sebagai anggota UN BoA merupakan pengakuan bahwa Indonesia punya peran penting dalam membangun tata kelola yang baik di tingkat global,” ujar Budi.
“Ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia tidak hanya menjadi negara maju secara ekonomi, tapi juga punya kekuatan diplomasi dan pengaruh dalam kebijakan internasional,” tambahnya.
Mengusung moto “Strategic Partner for Better Governance”, BPK berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitasnya — bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di level global.
Melalui posisi di UN BoA, BPK akan berperan aktif memastikan pengelolaan dana PBB dilakukan secara akuntabel, transparan, dan efisien.
Hal ini juga menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menyuarakan prinsip good governance dan akuntabilitas publik di dunia internasional.
