.png)
fin.co.id - Koordinator Nasional Kawan Indonesia, Darmawan, menilai Megawati Soekarnoputri perlu bersikap lebih bijak dalam menanggapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, HM Soeharto. Ia menegaskan, bangsa besar harus mampu berdamai dengan masa lalunya tanpa terus terjebak dalam luka sejarah.
Menurut Darmawan, alasan penolakan yang didasari oleh pengalaman pribadi keluarga Bung Karno memang bisa dimaklumi secara emosional, namun tidak semestinya dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan kenegaraan.
“Luka masa lalu itu manusiawi, tapi bangsa besar harus mampu berdamai dengan sejarahnya sendiri. Kalau terus diseret ke ruang dendam, kita tidak akan pernah sembuh,” ujar Darmawan kepada wartawan, Sabtu, 8 November 2025.
Darmawan menilai, sikap yang terlalu personal dalam melihat sejarah justru berisiko menumbuhkan politik dendam dan menghambat semangat rekonsiliasi nasional yang kini tengah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo sudah memberi contoh nyata bagaimana merangkul semua pihak, bahkan mereka yang dulu berseberangan. Inilah politik kebangsaan yang dewasa,” tegasnya.
Menurut Darmawan, menghargai jasa tokoh masa lalu tidak berarti menutup mata terhadap kesalahan sejarah. Namun, bangsa yang bijak adalah bangsa yang mampu menempatkan keberhasilan dan kekeliruan secara proporsional.
“Kita bisa belajar dari Gus Dur dan almarhum Taufik Kiemas, bagaimana mereka mengajarkan kebesaran hati dalam melihat sejarah. Kritik boleh, tapi jangan menghapus jasa,” katanya.
Darmawan menyebut, jasa besar Presiden Soeharto dalam bidang pembangunan, stabilitas nasional, dan ketahanan pangan merupakan warisan yang tidak bisa dihapus begitu saja karena perdebatan politik masa lalu.
“Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa ini, baik suka maupun tidak. Memberinya gelar pahlawan nasional bisa menjadi simbol kebesaran Indonesia—bahwa kita mampu mengakui jasa siapa pun tanpa membawa dendam sejarah,” pungkasnya.
