.png)
“Kalau dokumen pencalonan itu statusnya permanen,” tegas August.
KPU Surakarta sebelumnya telah memberi klarifikasi terkait isu tersebut.
Dokumen yang dihapus disebut bukanlah arsip ijazah atau syarat pencalonan, melainkan buku agenda—dokumen internal yang hanya berisi catatan tanggal dan nomor penerimaan berkas.
Buku agenda itu pada dasarnya setara dengan buku tamu, bukan dokumen hukum atau persyaratan pencalonan.
“Bukan dokumen syarat pencalonan yang dimusnahkan, tetapi registrasi, buku registrasi,” tegas August.
Syarat Pemusnahan Dokumen Wajib Ikuti Prosedur
August juga mengingatkan bahwa jika ada dokumen tertentu yang boleh dimusnahkan sekalipun, prosesnya harus mengikuti prosedur yang diatur undang-undang.
Setiap pemusnahan arsip fisik harus:
-
Melalui proses penilaian retensi
-
Memiliki dasar hukum yang jelas
-
Dibuatkan salinan atau arsip digital jika masih diperlukan untuk akses informasi
“Kalau pun ada dokumen yang dimusnahkan, harus dibuat digitalnya,” ujarnya.
Hal ini menegaskan bahwa pemusnahan dokumen tidak bisa sembarangan, apalagi terhadap dokumen pencalonan pejabat publik.
