fin.co.id - Jakarta kembali menjadi sorotan terkait kesehatan mental warganya. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, sekitar 1,5 persen penduduk ibu kota yang berusia di atas 15 tahun mengalami depresi. Angka ini menjadi pengingat serius bahwa tekanan hidup di Jakarta nyata, meski kota ini sempat menempati peringkat 18 sebagai kota paling bahagia versi Time Out 2025.
Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, menegaskan bahwa Pemprov Jakarta menghargai data Kemenkes tersebut. Namun, ia juga menekankan pentingnya tindakan nyata untuk menekan angka depresi di ibu kota. “Dan kami terus bekerja keras untuk menekan angka tersebut,” ujar Chico melalui pesan singkat, Senin.
Data ini tidak terkait dengan survei Time Out 2025, yang menempatkan Jakarta di posisi ke-18 kota paling bahagia di dunia. Survei internasional itu menilai kota berdasarkan keberagaman kuliner, keramahan warga, akses hiburan, ruang terbuka hijau, dan semangat gotong royong. “Jadi, bukan pengukuran langsung tingkat depresi. Jakarta memang punya banyak alasan untuk dibanggakan dan dicintai warganya, tapi kami tetap aware, ada segmen masyarakat yang sedang berjuang dengan kesehatan jiwa,” jelas Chico.
Untuk menangani masalah ini, Pemprov DKI sudah menyiapkan berbagai program konkret. Salah satunya adalah JakCare, layanan konsultasi psikologis gratis selama 24 jam melalui telepon di 0800-150-0119. Layanan ini memungkinkan warga mendapatkan bantuan cepat kapan pun dibutuhkan, tanpa harus keluar rumah.
Selain itu, Pemprov menyediakan JAKI Skrining Kesehatan Jiwa yang terintegrasi dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Melalui aplikasi ini, warga dapat melakukan skrining kesehatan mental secara gratis di puskesmas dan posyandu. Program ini telah menjangkau ratusan ribu warga, memperluas akses layanan kesehatan jiwa hingga ke lapisan masyarakat yang lebih luas.
Edukasi juga menjadi fokus utama. Pemprov DKI rutin menyelenggarakan workshop dan program pendidikan kesehatan mental di sekolah-sekolah serta komunitas warga. Tujuannya jelas: meningkatkan kesadaran, mengurangi stigma, dan memberikan dukungan bagi mereka yang membutuhkan.
Tak hanya itu, Pemprov juga memperkuat keberadaan tenaga psikolog klinis di puskesmas kecamatan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap warga memiliki akses mudah ke layanan profesional dan terdekat, sehingga bantuan bisa didapat lebih cepat dan efektif.
Chico menekankan bahwa visi Jakarta yang bahagia bukan sekadar slogan. “Kami terus tingkatkan akses dan kurangi stigma, karena Jakarta yang bahagia itu bukan cuma slogan, tapi juga ketika setiap warganya merasa didengar dan didukung,” ujarnya.
Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Pemprov dalam menangani isu kesehatan mental. Dengan layanan telepon 24 jam, skrining digital, edukasi berkelanjutan, serta penguatan tenaga profesional, Jakarta menempatkan kesehatan jiwa sebagai prioritas. Meskipun angka depresi masih ada, inisiatif ini memberi harapan bahwa tekanan hidup di ibu kota bisa diatasi secara sistematis dan terukur. (ANT)