.png)
fin.co.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program pemberian makanan, tapi juga momentum besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama mitra dan yayasan tidak hanya menggandeng pemasok besar, tetapi juga melibatkan petani kecil, peternak, UMKM, dan koperasi.
“Saya ingatkan kepada SPPG-SPPG, mitra, dan yayasan agar jangan hanya memberi kesempatan kepada mereka yang punya modal besar untuk menjadi pemasok bahan pangan MBG. Kalian juga harus melibatkan petani dan peternak kecil, UMKM, dan koperasi,” tegas Nanik, Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Antar-kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Jombang, Jawa Timur.
Menurut Nanik, kunjungan ke berbagai daerah membuka mata bahwa banyak petani, peternak, dan UMKM kesulitan menembus pasar MBG karena kendala perizinan, legalitas, dan aturan usaha. “Mereka itu miskin dan enggak punya duit untuk mengurus segala macam. Jadi, tolong jangan persulit mereka dengan aturan harus punya NPWP, SIB, UD, dan lain-lain,” lanjutnya.
Arahan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto saat merancang program MBG. Tujuannya jelas untuk menghidupkan ekonomi masyarakat bawah sambil memastikan anak-anak mendapatkan pangan bergizi. Dengan melibatkan pelaku usaha kecil, program ini tidak hanya mencukupi kebutuhan nutrisi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di pelosok negeri.
Lebih dari itu, Nanik menekankan bahwa pelibatan petani, UMKM, dan koperasi dalam program MBG dapat membantu menekan inflasi. Semakin banyak SPPG beroperasi, kebutuhan bahan pangan meningkat. Namun, bila pasokan melimpah karena keterlibatan petani kecil dan UMKM, harga pangan bisa terkendali. Ia menyoroti Jombang sebagai contoh nyata, yang berada di peringkat pertama inflasi pangan awal pekan ini.
“Jadi, tolong beri kesempatan mereka untuk ikut terlibat sebagai pemasok bahan pangan MBG juga,” kata Nanik.
Selain aspek ekonomi dan inflasi, program MBG juga menuntut komitmen kemanusiaan dari seluruh pihak yang terlibat. Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, serta mitra dan yayasan pengelola MBG diimbau meneladani nurani Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola dapur MBG.
Faktanya, program MBG bisa menjadi katalisator untuk membuka peluang usaha baru bagi UMKM dan koperasi, sekaligus mendongkrak pendapatan petani kecil. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat lokal, pasokan bahan pangan MBG bisa lebih merata, harga pangan lebih stabil, dan ekonomi desa semakin bergerak.
Jadi, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang disediakan, tapi juga dari seberapa besar program ini mampu memberdayakan ekonomi masyarakat bawah. Dengan melibatkan semua pihak, mulai dari petani, peternak, hingga UMKM dan koperasi, MBG bisa menjadi solusi ganda, memastikan gizi anak terpenuhi sekaligus memperkuat ekonomi lokal. (ANT)
