.png)
fin.co.id - Kementerian Haji dan Umrah menetapkan bahwa penerbitan visa jemaah calon haji reguler 2026 akan berlangsung mulai 8 Februari hingga 20 Maret 2026.
Jadwal ini menyesuaikan keputusan resmi Pemerintah Arab Saudi dan menjadi acuan seluruh negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa fase ini merupakan momentum krusial untuk memastikan seluruh dokumen jemaah telah siap sebelum proses pengajuan visa dimulai.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 25 November 2025.
“Rentang waktu ini menjadi fase kritis bagi Indonesia untuk memastikan seluruh data dan dokumen jemaah telah lengkap serta tervalidasi, sehingga pengajuan visa dapat diproses tanpa hambatan dan seluruh kuota keberangkatan dapat terakomodasi tepat waktu,” jelas Gus Irfan dalam rapat tersebut.
Dengan kata lain, periode Februari–Maret bukan sekadar jadwal administratif, tetapi titik penentu yang berpengaruh pada kelancaran perjalanan ibadah haji seluruh calon jemaah Indonesia
Dibagikan Seminggu Sebelum Keberangkatan
Selain pemvisaan, Kartu Nusuk juga menjadi perhatian pemerintah. Kartu ini merupakan identitas elektronik yang digunakan jemaah selama berada di Arab Saudi, terintegrasi dengan sistem pergerakan dan layanan haji di Tanah Suci.
Menurut Gus Irfan, Kartu Nusuk akan dibagikan melalui petugas syarikah di setiap embarkasi, sekitar satu minggu sebelum keberangkatan. Namun kartu tersebut masih dalam kondisi belum aktif.
Aktivasi barulah dilakukan secara terpusat pada H-1 sebelum jemaah terbang ke Saudi.
“Aktivasi terpusat ini memastikan seluruh data jemaah tersinkronisasi dengan sistem Saudi serta menjamin fungsi kartu Nusuk berjalan optimal sejak jemaah tiba di Tanah Suci,” ujarnya.
Dengan sinkronisasi terpusat, pemerintah berharap tidak ada kendala teknis yang menghambat akses jemaah pada layanan resmi seperti transportasi, pergerakan di Mina–Arafah, hingga akses ke Masjidil Haram.
