China Minta Dukungan Prancis di Tengah Memanasnya Ketegangan dengan Jepang soal Taiwan

“Belum menunjukkan penyesalan dan enggan menarik pernyataan keliru perdana menterinya.”

Tulisan itu menuding bahwa ucapan Takaichi adalah provokasi serius terhadap kedaulatan China.

Tak hanya itu, pekan lalu Beijing juga mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menuduh Takaichi melanggar hukum internasional karena mengaitkan potensi pengerahan pasukan Jepang dengan krisis di Selat Taiwan.

Surat tersebut merupakan bagian dari upaya China untuk menggalang dukungan global dan menjepit Jepang dalam ruang diplomatik internasional.

Hubungan Jepang–Prancis Makin Akrab, China Semakin Gerah

Ketegangan makin meruncing ketika Beijing mengetahui hubungan antara Jepang dan Prancis semakin dekat. Pada 23 November, Takaichi berbicara langsung dengan Macron untuk menegaskan kembali kemitraan kedua negara.

Tidak hanya itu, Jepang dan Prancis saat ini tengah menyelesaikan perjanjian akses timbal balik (Reciprocal Access Agreement/RAA) guna mempermudah latihan militer bersama sebuah langkah yang tentu tidak disukai Beijing.

Sebagai sesama anggota G7, Jepang dan Prancis juga mengadopsi sikap yang sama:

Menolak setiap upaya sepihak termasuk oleh China untuk mengubah status quo di Selat Taiwan dengan tekanan atau kekuatan militer.

Pernyataan Takaichi yang Bikin China Murka

Sumber ketegangan berawal dari pernyataan Takaichi pada 7 November 2025. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Jepang modern, seorang perdana menteri yang sedang menjabat secara terbuka mengaitkan keamanan Jepang dengan potensi krisis di Taiwan.

China langsung bereaksi keras dan meminta Takaichi menarik pernyataannya permintaan yang segera ditolak oleh sang perdana menteri.

Pekan ini, Takaichi kembali memperjelas sikapnya. Ia mengatakan bahwa:

“Tidak bermaksud membahas Taiwan secara spesifik.”