.png)
Intinya:
- Kemendagri dan BNPB mendirikan posko nasional di Tapanuli Utara (Taput) sebagai pusat logistik udara
- Distribusi logistik udara baru bisa dimulai Jumat 28 November karena hujan dan longsor susulan terus menghambat
- Bencana yang terjadi pada Senin 24 November ini telah menyebabkan delapan korban jiwa dan puluhan rumah rusak.
Kemendagri telah menunjukkan kesiapsiagaan dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/9333/SJ pada 18 November 2025, mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi.
fin.co.id – Pemerintah bergerak cepat menanggapi bencana banjir dan longsor parah yang melanda Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi mendirikan posko nasional.
Posko ini didirikan untuk mengakselerasi penanganan darurat di wilayah terdampak. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, memastikan posko tersebut akan menjadi pusat utama bantuan.
“Malam ini kami siapkan posko nasional di Tapanuli Utara, karena kami rencanakan menjadi pusat logistik udara,” kata Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya di Jakarta, dilansir pada Jumat 28 November 2025.
Safrizal melaporkan, koordinasi intensif terus dilancarkan guna menjamin upaya tanggap darurat berjalan efektif. Tim dari Kemendagri sudah berada di Taput dan berkoordinasi langsung dengan Bupati serta jajaran keamanan setempat.
Tim lapangan Kemendagri telah menuju lokasi longsor pertama sejak Rabu 26 November 2025 malam. Sementara itu, tim BNPB pada Kamis 27 November 2025 pagi telah menerbangkan pesawat caravan untuk melakukan peninjauan dan mengirimkan bantuan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Langkah ini diambil untuk memastikan logistik memadai bagi seluruh daerah yang terdampak.
Safrizal juga menginformasikan bahwa pendaratan helikopter logistik baru bisa dilakukan pada Kamis sekitar pukul 16.00 WIB, yang berarti pengangkutan logistik via udara baru dapat dilaksanakan pada Jumat 28 November 2025.
“Tim PU (Dinas Pekerjaan Umum) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terus berupaya membuka jalan. Namun longsor (susulan) terus terjadi karena hujan,” jelasnya, menyoroti tantangan di lapangan.
Bencana alam banjir dan longsor yang terjadi pada Senin 24 November 2025 ini telah menyebabkan delapan warga meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan.
Upaya evakuasi telah dilakukan oleh berbagai pihak hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP juga telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak untuk membantu penanganan.
Sebelumnya, Kemendagri telah menunjukkan kesiapsiagaan dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/9333/SJ pada 18 November 2025, mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi.
Menindaklanjuti SE yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tersebut, Kemendagri secara cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, serta Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan di seluruh daerah.
Konsolidasi ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah secara virtual pada Jumat 21 November 2025, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Damkar di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota seluruh Indonesia.
