.png)
fin.co.id – Musibah banjir dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera—Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat—telah menciptakan krisis kemanusiaan dan infrastruktur yang meluas. Namun, di tengah desakan publik dan sorotan media, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan pernyataan tegas. Pemerintah hingga kini belum menetapkan bencana tersebut sebagai Bencana Nasional.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan alasan di balik keputusan ini dalam konferensi pers daring yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 29 November 2025. Suharyanto menjelaskan bahwa penetapan status nasional ditentukan oleh serangkaian faktor yang sangat ketat dan terukur, terutama jumlah korban dan tingkat kesulitan akses ke lokasi terdampak.
Suharyanto menarik perbandingan historis untuk menjelaskan betapa tingginya standar status Bencana Nasional. "Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan Covid-19. Sementara bencana-bencana tsunami 2004. Hanya dua itu yang bencana nasional,” katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa status Bencana Nasional hanya dikeluarkan untuk peristiwa yang memiliki dampak luar biasa dan bersifat eksponensial terhadap skala negara.
STANDAR PENGUKURAN: BNPB Bandingkan Bencana Sumatera dengan Tsunami Aceh 2004
Kepala BNPB secara spesifik membandingkan situasi banjir bandang di Sumatera dengan tragedi Tsunami Aceh tahun 2004. Perbandingan ini dilakukan untuk memberikan perspektif yang realistis mengenai skala bencana yang sedang terjadi.
Suharyanto mengakui bahwa tayangan dan kabar mengenai banjir bandang di Sumatera terlihat mencekam di media sosial. Seringkali, informasi yang berseliweran di media sosial menggambarkan situasi yang sangat sulit, seperti tidak adanya akses atau sulitnya bertemu dengan warga. Namun, dia menekankan perlunya melihat fakta di lapangan secara proporsional.
"Mungkin dari skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, rekan-rekan media bisa bandingkan saja dengan kejadian sekarang ini. Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, kan berseliweran di media sosial, nggak bisa bertemu segala macam. Tapi begitu sampai ke sini sekarang rekan media tadi hadir di lokasi dan tidak hujan," imbuhnya. Perkataan ini mengindikasikan bahwa BNPB berupaya memisahkan antara persepsi publik yang terpengaruh media sosial dengan realitas operasional di lapangan.
Saat ini, bencana yang terjadi di ketiga provinsi tersebut, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, masih berstatus bencana daerah tingkat provinsi. Suharyanto mencontohkan situasi di Sumatera Utara. Wilayah yang sebelumnya terlihat mencekam, kini tantangan paling seriusnya hanya terpusat di Tapanuli Tengah.
"Coba di Sumatra Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Daerah lainnya kelihatannya relatif masyarakatnya kita lihat lah, jadi saya tidak perlu menyampaikan apakah perlu tidaknya status darurat bencana nasional atau daerah tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi," tambahnya. Fokus penanganan yang sudah mengerucut di beberapa titik utama menjadi salah satu indikasi bahwa skala bencana belum mencapai ambang batas nasional.
PUSAT FULL SUPPORT! Dukungan Logistik dan Kekuatan Tanpa Batas dari Jakarta
Meskipun statusnya belum Bencana Nasional, Letjen Suharyanto memastikan bahwa Pemerintah Pusat tidak berdiam diri. Sebaliknya, Pemerintah Pusat tetap memberikan dukungan maksimal dan kekuatan penuh untuk penanganan darurat di daerah.
Dukungan dari Pemerintah Pusat ini dilakukan melalui berbagai instansi kunci:
- BNPB memimpin koordinasi dan mengerahkan segala kekuatan.
- TNI dan Polri mengerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan personel dalam jumlah besar.
- Instansi terkait lainnya memberikan support yang semaksimal mungkin.
Suharyanto memberikan bukti nyata dari dukungan besar-besaran ini. “Buktinya bapak presiden sendiri membantu besaran. Kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besaran. Kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini,” ungkapnya.
Dukungan maksimal dari pusat, termasuk pengerahan logistik, alat berat, hingga personel terlatih, menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak pernah berhenti, meskipun status bencana belum dinaikkan. Suharyanto bahkan melemparkan kembali pertanyaan kepada rekan-rekan media: "Nah apakah itu mau ditarik lagi saya kembalikan ke rekan-rekan media," mengisyaratkan bahwa substansi dukungan dan penanganan sudah setara dengan respons bencana skala besar, terlepas dari label status resminya.
