Sesuai Arahan Prabowo, Kementerian Haji dan Umrah Tambah Petugas Haji dari TNI–Polri

fin.co.id - Kementerian Haji dan Umrah berencana meningkatkan jumlah petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam (perlindungan jemaah), petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah," ujar Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

Ia menyebutkan bahwa petugas dari TNI maupun Polri dinilai memiliki kondisi fisik yang lebih siap, sehingga jumlahnya akan diperbanyak dalam penyelenggaraan haji mendatang.

"Kita akan tambah supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” kata Dahnil.

Mengenai besaran tambahan personel, ia menuturkan bahwa angka pastinya masih menunggu pembahasan lanjutan.

"Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu," ucap dia.

Sebagai catatan, wacana peningkatan peran TNI dan Polri dalam pelaksanaan tugas haji sebelumnya telah muncul dalam pembahasan revisi regulasi di DPR RI.

Salah satu usulan datang dari Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, yang beberapa waktu lalu menyampaikan agar mulai tahun 2026, separuh kuota petugas haji terdiri dari personel TNI dan Polri.

"Saya ngusulin kemarin, Pak. Saya enggak tahu sudah diketok atau belum diketok, supaya petugas haji itu lebih banyak dari tentara saja. Minimal 50 persen malah saya usul kemarin itu. Tentara, polisi, ya, gabung,” kata Saleh dalam rapat harmonisasi Revisi UU BPKH di Gedung DPR RI.

(Anisha Aprilia)