.png)
fin.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak dengan membuka tabir dugaan korupsi skala besar di daerah. Kali ini, Kabupaten Ponorogo menjadi pusat perhatian setelah tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan gratifikasi dan suap proyek yang menyeret nama Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Penyidikan yang dilakukan KPK ini bukan sekadar kasus biasa. Ini adalah rentetan panjang dari dugaan gratifikasi yang diterima oleh Sugiri Sancoko, yang mulanya terkait pengurusan jabatan dan proyek di RSUD. Namun, kini, jangkauan penyidikan melebar tajam, mencakup proyek-proyek strategis daerah, termasuk pembangunan kebanggaan masyarakat Ponorogo: Museum Reog dan Monumen Reog.
"Hal ini menindaklanjuti dari adanya dugaan gratifikasi yang diterima Saudara SUG selaku Bupati Ponorogo yang diduga terkait dengan proyek-proyek lainnya yang ada di wilayah tersebut," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Minggu, 7 Desember 2025. Pernyataan ini sontak memicu kegemparan, menandakan bahwa korupsi yang terjadi bisa jadi sistematis dan merambah banyak sektor.
Penggeledahan dan pemeriksaan intensif yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa dugaan korupsi ini tidak berhenti pada satu titik, melainkan menyebar luas ke berbagai dinas dan proyek vital. Fokus kini beralih ke proyek-proyek kebudayaan daerah yang nilainya fantastis, yang seharusnya menjadi etalase daerah.
Monumen dan Museum Reog Jadi Target Utama Penggeledahan!
Penyidik KPK tidak hanya berfokus pada dinas-dinas yang menangani proyek infrastruktur fisik biasa. Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan di berbagai titik yang diduga kuat berkaitan dengan proyek kebudayaan daerah yang menjadi sorotan.
"Melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, di antaranya di Dinas Kebudayaan, dan beberapa lokasi lainnya, seperti pihak swasta, baik kantor maupun rumah yang diduga terkait dengan pengadaan Monumen Reog," ucapnya.
Proyek Monumen dan Museum Reog adalah proyek mercusuar di Ponorogo. Keterlibatan dugaan suap atau gratifikasi dalam pengadaan proyek ini jelas sangat mencoreng nama baik daerah dan berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. KPK secara serius menelusuri pola-pola pengadaan proyek strategis ini.
"Penyidik kini menelusuri pola pengadaan proyek Museum Reog dan membuka kemungkinan bahwa modus suap proyek juga terjadi di dinas-dinas lain," tegas Budi. Penegasan ini mengindikasikan bahwa KPK melihat adanya praktik yang sama yang mungkin sudah membudaya di berbagai instansi di bawah kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko.
KPK menegaskan penyelidikan tidak akan berhenti pada kasus RSUD, melainkan akan menyeluruh terhadap seluruh proyek strategis di Ponorogo. Ini adalah peringatan keras bagi para pejabat daerah bahwa tidak ada proyek yang kebal dari pengawasan dan penyelidikan KPK. Penggeledahan yang dilakukan sebelumnya, di Dinas Kebudayaan dan kantor/rumah pihak swasta, menjadi bukti keseriusan KPK untuk mengumpulkan bukti konkret terkait dugaan korupsi proyek Museum Reog.
Pemeriksaan Saksi Intensif: Kunci Membongkar Jaringan Suap
Untuk memperkuat bukti dan mengurai jaringan dugaan gratifikasi dan suap ini, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi penting dari berbagai dinas. Fokus utama pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan informasi detail mengenai aliran dana dan proses pengambilan keputusan terkait proyek dan jabatan.
"Penyidik juga melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi di dinas-dinas lainnya, termasuk di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Ponorogo atau disebut Parpora," jelasnya. Keterangan dari para saksi di dinas kebudayaan ini sangat vital untuk mendalami bagaimana proyek Museum Reog bisa terlaksana dan siapa saja yang bermain di balik proses pengadaannya.
KPK menegaskan bahwa pemeriksaan intensif terhadap para saksi menjadi kunci utama dalam pendalaman kasus ini. "Nah, ini masih akan terus didalami dari kegiatan penggeledahan yang sudah dilakukan pada pekan sebelumnya dan dari keterangan-keterangan yang diberikan saksi yang diperiksa secara intensif selama sepekan ini, yaitu dari 80 saksi dimaksud," tegas Budi Prasetyo.
Angka 80 saksi menunjukkan betapa luasnya jaringan yang diduga terlibat dan betapa kompleksnya pola gratifikasi yang terjadi, mulai dari pengurusan jabatan (jual beli jabatan) hingga proyek fisik besar. KPK berupaya keras merangkai setiap keterangan untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi yang merusak tata kelola pemerintahan daerah ini.
