.png)
“Yang jelas untuk di TKP Garoga dan Angoli sudah kami naikkan ke proses penyidikan,” tegas Irhamni.
Penyidik kini fokus menelusuri apakah terdapat unsur pidana di balik bencana tersebut, termasuk kemungkinan kelalaian, pelanggaran lingkungan, hingga keterlibatan korporasi.
Irhamni menegaskan bahwa penyidik tidak ingin berspekulasi. Seluruh proses hukum dilakukan berbasis alat bukti ilmiah dan hasil uji laboratorium.
“Kami sedang bekerja keras untuk mencari bukti bahwa apakah ada peristiwa pidana dari bencana alam ini. Kami telusuri dari TKP, kami bekerja berdasarkan alat bukti. Tentunya alat bukti ini harus kita uji dengan laboratorium,” jelasnya.
Dalam proses penyidikan ini, Bareskrim menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, hingga Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) untuk memastikan apakah bencana murni disebabkan faktor alam atau dipicu oleh aktivitas manusia.
Kasus banjir bandang yang melanda wilayah Tapsel dan Tapteng ini telah menimbulkan dampak besar, baik dari sisi korban terdampak maupun kerusakan infrastruktur.
Dengan ditemukannya alat berat yang ditinggalkan serta bukaan lahan, publik kini menaruh harapan besar agar proses hukum berjalan transparan dan tegas.
Bila terbukti ada unsur pidana, khususnya yang melibatkan aktivitas pembukaan lahan ilegal, maka proses hukum ini diharapkan dap
