.png)
fin.co.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah terdampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang. Sidak dilakukan sebagai respons cepat atas keluhan warga tentang dampak lingkungan yang semakin parah akibat overload pengelolaan sampah.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Tangsel Adi Surya menegaskan, pihaknya turun langsung untuk memastikan persoalan yang lama dikeluhkan segera ditangani serius. “Ini tugas kami merespons keluhan masyarakat. Masalah TPA Cipeucang sudah lama, terutama tata kelola sampah yang dampaknya luar biasa terhadap lingkungan,” ujarnya, Jumat 12 Desember 2025.
Menurut Adi, kondisi overload TPA telah menimbulkan dampak luas: polusi udara yang menjangkau lebih dari satu kilometer, kelangkaan air bersih, potensi longsor, dan banjir di permukiman sekitar. Untuk mempercepat penyelesaian, Fraksi PDI-P mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) TPA Cipeucang sebagai instrumen resmi DPRD.
“Kami sepakat mengajukan pembentukan Pansus. Harapannya fraksi lain juga bergabung, karena ini menyangkut kepentingan warga,” katanya.
Mekanisme pembentukan akan melalui komunikasi dengan pimpinan DPRD, pembahasan di Badan Musyawarah (Banmus), hingga pengesahan di rapat paripurna. Setelah itu, setiap fraksi akan mengirimkan perwakilan untuk memanggil pihak terkait dan merumuskan solusi menyeluruh.
Untuk solusi jangka pendek, Adi menyatakan kewenangan eksekusi ada di Pemda, sementara DPRD berfokus pada pengawasan. “Prioritasnya pemindahan aktivitas pembuangan menjauh dari pemukiman, disertai penanganan banjir dan potensi longsor,” jelasnya.
Warga juga mengaku merasakan dampak berat. Amin (57), warga Kampung Curug yang tinggal dekat TPA, mengatakan kondisi lingkungan semakin memburuk sejak 2018. “Udah bau, udah bikin sesak. Air sumur nggak bisa dipakai. Sampah bikin saluran tersumbat, banjir langganan,” keluhnya.
Ia menambahkan, 10 kepala keluarga terdampak berat, termasuk rumah yang terancam amblas, namun kompensasi yang diberikan cuma Rp250 ribu setahun dan hanya diberikan dua kali.
“Selama ini ada pemerintah turun? Nggak ada, Pak,” tegas Amin.
