.png)
fin.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan pihaknya telah mengecek surat yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Ia menyebut surat tersebut ditembuskan ke Kemendagri. Surat tersebut diketahui menggunakan tanda tangan elektronik berupa barcode.
“Surat itu sudah kami baca. Ditandatangani dengan barcode atau tanda tangan elektronik,” kata Mendagri di Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.
Namun demikian, kata Tito, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan secara terbuka bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pengiriman surat tersebut.
Berdasarkan hasil pengecekan, surat itu diduga dikirim oleh Sekretaris Daerah Aceh sebagai tindak lanjut dari adanya tawaran bantuan.
"Pak Gubernur, Pak Moh Zakir Manag ini menyatakan di multimedia bahwa beliau tidak mengetahui itu," ungkapnya.
“Kami cek, sepertinya yang mengirim adalah Sekda karena adanya tawaran,” lanjutnya.
Selain itu, Kemendagri juga telah berkomunikasi langsung dengan UNDP dan UNICEF untuk mengetahui bentuk bantuan yang memungkinkan diberikan kepada Aceh melalui surat tersebut.
Mendagri menyebut, bantuan yang paling mungkin direalisasikan, apabila tidak berada dalam status pencarian nasional, adalah pendampingan atau counselling, terutama bagi anak-anak dan perempuan.
“Yang paling mungkin adalah counselling, terutama untuk anak-anak dan wanita,” jelasnya.
Menurut Mendagri, pemerintah saat ini masih akan membahas lebih lanjut bentuk pendampingan tersebut, termasuk jumlah, skala, dan mekanisme pelaksanaannya.
“Bentuk counselling seperti apa, sebanyak apa, dan sebesar apa, itu yang akan kita pertimbangkan,” imbuhnya.
