Di Tengah Polemik Putusan MK, Ketua KPK Tegaskan Masih Butuh Personel Polri

fin.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa hingga saat ini KPK masih memerlukan dukungan personel dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjalankan tugas-tugas tertentu di lembaganya.

Pernyataan tersebut disampaikan Setyo saat merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan itu menegaskan bahwa anggota Polri yang bertugas di luar institusi kepolisian wajib mengundurkan diri atau pensiun. Sejalan dengan putusan tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur penempatan anggota Polri di luar struktur kepolisian, dengan target penyelesaian pada Januari 2026.

"Kami sampaikan bahwa secara kebutuhan, untuk kepolisian itu masih ada kebutuhan di beberapa penugasan," ujar Setyo dalam konferensi pers Capaian Kinerja Akhir Tahun KPK 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 22 Desember 2025.

Ia menjelaskan, keterlibatan personel Polri di KPK memiliki dasar hukum yang jelas. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK, yang membuka ruang bagi penyidik KPK berasal dari instansi lain, termasuk kepolisian.

"Undang-Undang KPK menyebutkan untuk penyidik itu bisa bersumber dari lembaga lain. Kemudian dengan memperhatikan bahwa ada undang-undang yang tidak diuji materi, maka ya kita tentu memedomani hal tersebut, termasuk Undang-Undang KPK sendiri. Itu jawabannya," jelasnya.

Lebih jauh, Setyo menambahkan bahwa KPK turut dilibatkan dalam pembahasan menyangkut dampak Putusan MK tersebut, khususnya terkait penugasan anggota Polri di luar institusinya.

"Dalam menyikapi permasalahan putusan MK terhadap penugasan anggota Polri, kami juga dilibatkan. Artinya, KPK dilibatkan dalam beberapa kali pembahasan," ungkap Setyo.

Fajar Ilman/Disway