.png)
fin.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, segera melakukan pendataan ulang terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana. Langkah ini dinilai penting guna mempercepat proses pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.
Tito menegaskan, pendataan harus dilakukan secara rinci dengan sistem by name by address, mencakup kategori rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hunian yang dinyatakan hilang. Data yang akurat tersebut nantinya akan menjadi landasan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan langkah penanganan berikutnya.
“Pemerintah bekerja cepat di bawah perintah Bapak Prabowo. Kita semua bergerak, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, semua bekerja. Dan sebetulnya masih dalam keadaan tanggap darurat,” ujar Tito dalam keterangannya, Senin, 22 Desember 2025.
Menurut Mendagri, secara umum proses pemulihan di Kabupaten Tapanuli Utara berjalan cukup cepat. Beberapa akses jalan yang sebelumnya tertutup kini sudah kembali bisa dilalui, sementara pemulihan jaringan listrik juga terus menunjukkan perkembangan positif.
Ia menjelaskan, bencana yang terjadi di wilayah tersebut sebagian besar berupa tanah longsor. Dampaknya, banyak rumah warga mengalami kerusakan bahkan hilang, serta menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu, Mendagri menekankan pentingnya data rekapitulasi yang terbaru dan valid agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Nah, rusak ringan dan sedang saya minta memang kepada Pak Bupati agar segera direkap by name by address, nama-nama dan lain-lainnya. Supaya enggak salah. Nanti agar direkap, diserahkan kepada provinsi,” imbuhnya.
Mantan Kapolri ini menambahkan, masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang akan diusulkan untuk memperoleh bantuan biaya perbaikan rumah. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kehidupan warga sekaligus mengurangi jumlah pengungsi.
“Nah, yang rumah yang berat dan hilang, itu akan didukung penuh oleh pemerintah. Untuk pembangunannya apakah dibangunkan di tempat itu juga? Kalau dianggap rawan, direlokasi,” jelas Tito.
Lebih lanjut, sesuai arahan Presiden Prabowo, proses relokasi akan memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik milik pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Tito memastikan pemerintah akan terus mengupayakan pemulihan secepat mungkin demi membantu masyarakat terdampak. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang turut berkontribusi, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, yang berperan dalam percepatan pembangunan hunian tetap di sejumlah wilayah terdampak.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Lumbantoruan, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Anisha Aprilia/Disway
