.png)
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas capaian pengembalian kawasan hutan seluas 4 juta hektar ke negara. Menurut Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para aparat di lapangan, mengingat proses verifikasi dan penertiban jutaan hektar lahan bukanlah pekerjaan mudah.
"Saya berterimakasih atas negara atas nama negara bangsa dan rakyat indonesia yang telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yg sulit harus verifikasi 4 juta hektar tidak sedikit luas lahan," kata Prabowo di Kejaksaan Agung, Rabu, 24 Desember 2025.
Ia juga menyinggung adanya tantangan besar di lapangan, termasuk perlawanan dari sejumlah korporasi yang melanggar aturan serta pihak-pihak tertentu yang mencoba menghambat penertiban.
"Kita mengerti kita paham rakyat dihasut preman-preman dibayar untuk menantang melawan petugas ini tidak terlihat oleh media oleh kamera oleh influencer-influencer oleh vlogger tapi saudara bekerja terus," ungkapnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan penyelamatan kekayaan negara. Komitmen itu, kata dia, diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 5 tentang penertiban kawasan hutan.
"Kita keluarkan Perpres no 5, saudara-saudara telah melakukan dengan baik dengan tertib sesuai ketentuan sesuai hukum dan hasilnya kita bisa lihat hari ini sekian T yang saya katakan baru ujungnya sesungguhnya kalau kita pelajari sangat-sangat besar kalau kita teliti dengan baik ratusan T ada yang bandel mungkin anggap sepele ya kita sudah buktikan bahwa kita tidak akan main-main," kata Prabowo.
Prabowo kemudian mengibaratkan negara seperti tubuh manusia, sementara kekayaan negara dianalogikan sebagai darah yang mengalir di dalamnya. Jika kebocoran terus terjadi, maka tubuh akan melemah dan akhirnya runtuh.
"Negara itu ibarat badan manusia kekayaan uang, uang dan segala kekayaan ibarat darah kalau badan manusia tiap hari bocor-bocor badan itu collapse," ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi serupa akan dialami negara apabila praktik perampokan kekayaan, seperti manipulasi nilai ekspor-impor, suap pejabat, dan penyelundupan terus dibiarkan.
"Negara kita sama kalau dijungnya under invoice, pejabat disogok, nyelundup keluar kedalem gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki," imbuhnya.
Anisha Aprilia/Disway
