Pilkada Tak Langsung Hanya untuk Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tetap Dipilih Rakyat

fin.co.id - Wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung kembali mencuat dan memantik perdebatan publik.

Kali ini, dukungan datang dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, yang menyatakan setuju dengan mekanisme pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), meski dengan catatan penting.

Menurut Sultan, sistem pilkada tak langsung sebaiknya hanya diterapkan untuk pemilihan gubernur. Sementara itu, pemilihan bupati dan wali kota dinilai tetap ideal dilakukan secara langsung oleh rakyat.

“Pemilihan gubernur bisa dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD. Sedangkan pemilihan bupati dan wali kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat,” ujar Sultan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 27 Desember 2025.

Sultan menjelaskan, posisi gubernur berbeda dengan bupati dan wali kota. Dalam struktur ketatanegaraan, gubernur berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dengan tugas utama membina dan mengawasi jalannya pemerintahan kabupaten dan kota.

Dengan peran tersebut, Sultan menilai mekanisme pemilihan gubernur secara tidak langsung justru dapat memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah.

Ia juga menyebut sistem ini berpotensi menjamin kepatuhan politik sekaligus memperkuat persatuan nasional.

“Dengan mekanisme pilkada tidak langsung, kepatuhan politik bisa lebih terjamin dan persatuan nasional dapat diperkuat,” kata Sultan.

Bahkan, Sultan melontarkan pandangan yang lebih jauh. Ia menilai, secara ideal, gubernur seharusnya ditunjuk langsung oleh presiden.

“Dalam struktur pemerintahan, harusnya jabatan gubernur itu sama seperti camat yang ditunjuk oleh bupati. Sehingga idealnya gubernur ditunjuk langsung oleh presiden,” ucapnya.

Pernyataan ini menunjukkan adanya dorongan kuat untuk menata ulang relasi kekuasaan pusat dan daerah, terutama dalam konteks efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik nasional.

Selain soal struktur pemerintahan, Sultan juga menyoroti dampak negatif dari pilkada langsung yang selama ini berjalan.

Menurutnya, pemilihan langsung kerap memunculkan konflik sosial di tengah masyarakat, terutama akibat polarisasi politik yang tajam.

Tak hanya itu, biaya politik yang tinggi juga menjadi persoalan serius. Ongkos kampanye yang besar sering kali membebani calon kepala daerah dan berpotensi mendorong praktik politik uang.