Pilkada Tak Langsung Hanya untuk Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tetap Dipilih Rakyat

“Pelaksanaan pilkada langsung cenderung berisiko menimbulkan konflik sosial dan memberikan beban ongkos politik yang mahal,” ujar Sultan.

Karena itu, ia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada, baik dari sisi mekanisme maupun jumlah pelaksanaannya, agar lebih efisien tanpa menghilangkan hak partisipasi politik rakyat.

Meski demikian, Sultan menegaskan bahwa pemilihan bupati dan wali kota harus tetap dilakukan secara langsung.

Menurutnya, dua jabatan tersebut memiliki kedekatan yang kuat dengan masyarakat dan berperan besar dalam merumuskan kebijakan publik sesuai karakter sosial dan budaya daerah.

Golkar Kembali Dorong Pilkada Lewat DPRD

Dukungan terhadap pilkada tidak langsung juga datang dari Partai Golkar. Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 20 Desember 2025, Golkar secara terbuka menegaskan kembali sikapnya untuk mendorong pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut skema tersebut tetap mencerminkan kedaulatan rakyat, selama prosesnya melibatkan partisipasi publik.

“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat dengan tetap menitikberatkan keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil.

Bahlil juga menekankan bahwa sistem pilkada lewat DPRD diyakini mampu menekan biaya politik yang selama ini dinilai terlalu tinggi. Ia bahkan berbagi pengalaman pribadi terkait dampak sosial dari pilkada langsung.

“Biaya politiknya sudah terlalu tinggi. Orang cerai gara-gara Pilkada. Di kampung saya, orang tidak mau tegur saya gara-gara Pilkada,” ujar Bahlil.

Namun, wacana pilkada tidak langsung ini tidak lepas dari kritik. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai alasan politik uang bukan satu-satunya motif di balik dorongan perubahan sistem tersebut.

“Politik uang sebagaimana yang digembor-gemborkan hanya untuk menarik dukungan saja,” kata Lucius saat dihubungi, Senin, 22 Desember 2025.

Lucius menduga ada kepentingan politik yang lebih besar, terutama terkait kecenderungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sentralisasi kekuasaan.

“Saya lebih percaya ide pilkada dipilih DPRD ini didorong oleh nafsu untuk memusatkan kekuasaan ke presiden saja,” ujarnya.

Menurut Lucius, jika tidak dirancang dengan transparansi dan pengawasan ketat, sistem pilkada tidak langsung justru berisiko mempersempit ruang partisipasi rakyat dan membuka peluang transaksi politik di tingkat elite. (*)