.png)
fin.co.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerjunkan 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke sejumlah wilayah di Aceh yang terdampak bencana. Penugasan ini dijadwalkan mulai berjalan pada 3 Januari 2026.
Pengiriman ribuan praja tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa yang sempat terhenti akibat dampak bencana alam. Fokus utama diarahkan pada desa-desa yang mengalami kerusakan paling parah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, para praja IPDN akan menjalankan tugas selama kurang lebih satu bulan. Dua wilayah yang menjadi prioritas utama adalah Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
“Kami juga rencana mengirimkan dari IPDN itu sebanyak 1.054 personel, dimulai tanggal 3 Januari (2026). Selama sebulan, mereka akan bekerja di daerah yang paling berat terdampak, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ucap Mendagri Tito dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Menurut Tito, pemetaan dampak bencana menunjukkan adanya wilayah yang mengalami kerusakan ekstrem, termasuk desa-desa yang hilang sepenuhnya.
“Data kami menunjukkan ada desa yang hilang total sebanyak 22 desa. Di Aceh ada 13 desa, di Sumatera Utara delapan desa, dan di Sumatera Barat satu desa,” kata Tito.
Tak hanya itu, bencana juga berdampak besar terhadap infrastruktur pemerintahan desa. Tercatat sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi mengalami kerusakan, dengan Aceh sebagai wilayah paling terdampak.
Rinciannya, sebanyak 1.455 kantor desa berada di Aceh, disusul 93 kantor desa di Sumatera Utara dan 32 kantor desa di Sumatera Barat. Kerusakan terparah terjadi di Aceh Utara dan Aceh Tamiang.
“Yang paling banyak kantor desa rusak itu di Aceh Utara sekitar 800-an dan Aceh Tamiang,” ujarnya.
Tito menegaskan bahwa pemulihan roda pemerintahan desa merupakan tanggung jawab langsung Kemendagri. Hal ini penting agar layanan publik di tingkat desa dapat kembali berjalan optimal.
Meski pemerintah kabupaten telah kembali beroperasi, kondisi berbeda terjadi di tingkat desa. Banyak pemerintahan desa yang belum mampu menjalankan fungsinya secara normal akibat keterbatasan sumber daya dan kerusakan fasilitas.
Sebagai solusi, Kemendagri menurunkan 1.054 praja IPDN beserta para pengasuh dengan dua fokus utama. Pertama, membantu proses administrasi pemerintahan desa. Kedua, mengaktifkan kembali sistem pemerintahan desa yang terdampak.
“Tugas mereka adalah membantu administrasi desa dan menghidupkan kembali pemerintahan desa-desa yang ada,” jelas Tito.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa penugasan ini juga memiliki nilai edukatif bagi para praja. Kegiatan tersebut masuk dalam kurikulum pendidikan IPDN dan dikemas dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) lapangan.
Melalui program ini, para praja diharapkan memperoleh pengalaman langsung menghadapi persoalan riil di masyarakat sekaligus berkontribusi dalam proses pemulihan pascabencana.
