.png)
fin.co.id - Dukungan Partai Gerindra terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dinilai semakin menegaskan arah konsolidasi elite partai-partai besar. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai langkah Gerindra bersama Golkar, PKB, dan PAN bukan sekadar soal perubahan mekanisme pemilihan, melainkan sinyal kuat penataan ulang peta kekuasaan politik di daerah.
Menurut Arifki, skema pilkada lewat DPRD akan memberi keuntungan signifikan bagi partai-partai besar yang memiliki kursi dominan dan soliditas fraksi di parlemen daerah. Sebaliknya, partai kecil dinilai akan semakin terpinggirkan karena kehilangan ruang kompetisi.
“Dalam pilkada langsung, partai kecil masih bisa mengandalkan figur populer atau koalisi yang cair. Kalau pemilihan lewat DPRD, ruang itu menyempit tajam. Politik menjadi jauh lebih tertutup,” ujarnya dalamketerangan, Senin, 29 Desember 2025.
Kondisi tersebut turut menempatkan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat pada posisi dilematis. Tanpa membangun poros atau aliansi baru, kedua partai berisiko menghadapi blok besar yang sudah lebih dulu mengamankan arah pembahasan regulasi.
Arifki menilai PDIP dan Demokrat perlu menjajaki kerja sama dengan NasDem, PKS, serta partai-partai kecil lainnya jika ingin tetap memiliki pengaruh dalam pembahasan RUU Pemilu 2026.
Ia juga melihat peluang pilkada melalui DPRD cukup besar untuk terealisasi. Penolakan yang selama ini disuarakan PDIP dan Demokrat dinilai belum konsisten dan cenderung setengah hati.
Posisi Demokrat sebagai bagian dari koalisi pemerintahan membuat penolakan keras terhadap wacana ini berpotensi menimbulkan kontradiksi politik. Sementara itu, sikap PDIP sebagai pendukung pemerintahan Prabowo di luar kabinet juga dinilai masih abu-abu.
“PDIP dan Demokrat sejauh ini tidak menunjukkan resistensi kuat terhadap pilkada lewat DPRD. Upaya membangun sekutu baru pun terlihat belum solid, keduanya masih berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Arifki.
Jika skema tersebut benar-benar diterapkan, Arifki memprediksi kontestasi politik akan bergeser dari ruang publik ke ruang-ruang tertutup parlemen. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh calon independen, tetapi juga oleh partai kecil yang kehilangan daya tawar politik.
Ia menambahkan, wacana ini mencerminkan wajah politik yang semakin elitis. Penentuan kepala daerah berpotensi ditentukan di tingkat elite partai pusat, dengan praktik kompromi dan barter wilayah antarpimpinan partai demi menempatkan kader masing-masing.
“Dalam konfigurasi seperti ini, partai kecil dan mereka yang tidak punya poros kekuatan akan menjadi pihak yang paling pertama dikorbankan,” pungkasnya.
