.png)
Intinya:
- Penolakan Tegas Terhadap Kemunduran Demokrasi: BEM PTNU menilai wacana Pilkada dipilih DPRD akan menjauhkan rakyat dari partisipasi politik dan menghilangkan instrumen kontrol publik dalam menghukum atau memilih pemimpin daerah secara objektif.
- Sorotan pada Integritas DPRD dan Bahaya Oligarki: Mahasiswa mengkritik kondisi faktual DPRD yang saat ini masih didominasi kepentingan transaksional dan elite partai, sehingga menyerahkan mandat pemilihan kepada legislatif hanya akan memperkuat kekuasaan oligarki lokal.
- Menolak Dalih Efisiensi Anggaran: BEM PTNU menegaskan bahwa mahalnya biaya demokrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus hak pilih warga negara; solusi yang benar adalah memperbaiki tata kelola pemilu dan penegakan hukum, bukan memangkas kedaulatan rakyat.
BEM PTNU Se-Nusantara resmi mengibarkan bendera perlawanan terhadap wacana penghapusan Pilkada langsung, menilai langkah tersebut sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi yang hanya menguntungkan elite politik. Di tengah pecahnya sikap partai besar, para aktivis mahasiswa ini memperingatkan bahwa mengembalikan pemilihan ke tangan DPRD bukan sekadar masalah efisiensi anggaran, melainkan ancaman nyata kembalinya oligarki yang merampas hak kedaulatan rakyat.
fin.co.id - Dunia politik tanah air mendadak panas! Sebuah isu besar yang menyangkut hak suara Anda baru saja meledak di Jakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Se-Nusantara (BEM PTNU Se-Nusantara) secara resmi menyatakan perang terhadap wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Jika rencana ini benar-benar berjalan, Anda tidak akan lagi mencoblos pemimpin daerah pilihan Anda sendiri di bilik suara, melainkan nasib kepemimpinan daerah akan ditentukan oleh segelintir elite di DPRD. Jangan sampai Anda abai, karena kedaulatan rakyat kini sedang berada di ujung tanduk!
Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menilai langkah ini sebagai kemunduran demokrasi lokal yang sangat fatal. Bayangkan saja, partisipasi politik yang selama ini Anda miliki bisa menguap begitu saja dan berubah menjadi kesepakatan tertutup di ruang rapat legislatif. BEM PTNU melihat wacana ini berpotensi menjauhkan rakyat dari ruang partisipasi politik yang substansial. Jika Anda peduli dengan masa depan daerah Anda, saatnya mencermati peta kekuatan partai politik yang sedang memainkan peran dalam isu krusial ini.
Peta Sikap Partai Politik: Siapa Kawan dan Siapa Lawan Demokrasi?
BEM PTNU mencermati bahwa konstelasi dukungan partai politik nasional terhadap isu ini terbelah sangat tajam. Menariknya, sejumlah partai besar justru menyatakan dukungan untuk menghapus Pilkada langsung dan mengembalikannya ke DPRD. Nama-nama seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, dan PAN masuk dalam daftar pendukung wacana penghapusan tersebut. Hal ini tentu memicu tanya besar bagi publik, apakah kepentingan elite sedang didahulukan daripada hak suara masyarakat luas?
Di sisi lain, perlawanan muncul dari PDI Perjuangan yang menyatakan secara tegas menolak wacana tersebut. Sementara itu, beberapa partai seperti Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat masih berada di zona abu-abu dan belum menentukan sikap resmi. Baha' menegaskan bahwa konfigurasi ini menunjukkan bahwa isu pengalihan pemilihan kepala daerah ke DPRD bukanlah aspirasi rakyat, melainkan wacana murni dari lingkaran elite yang masih sangat problematik dan jauh dari konsensus publik yang nyata.
DPRD Belum Layak: Dominasi Kepentingan Elite Masih Kuat
Mengapa BEM PTNU begitu keras menolak? Alasannya sederhana namun mendalam: secara faktual, DPRD belum sepenuhnya menjalankan fungsi representasi rakyat secara ideal. Realitas politik di daerah masih menunjukkan dominasi kepentingan elite partai yang sangat kuat. Praktis, pragmatisme politik serta praktik transaksional seringkali mewarnai proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif daerah. Menyerahkan mandat pemilihan kepada lembaga yang masih bergulat dengan masalah integritas tentu sangat berisiko bagi kedaulatan rakyat.
“Keputusan DPRD lebih merepresentasikan kepentingan partai dan elite politik dibanding aspirasi riil masyarakat di daerah,” tegas Baha'. Jika pemilihan kepala daerah ditarik kembali ke DPRD, kekhawatiran akan munculnya oligarki politik lokal semakin nyata. Kedaulatan Anda sebagai pemilih akan tergerus dan kekuasaan hanya akan berputar di lingkaran terbatas yang memiliki akses ke kursi legislatif. Inilah solusi semu yang justru bisa merusak tatanan sosial di daerah jika tetap dipaksakan berjalan.
