.png)
Bagi BEM PTNU Se-Nusantara, Pilkada langsung bukan sekadar urusan prosedur elektoral setiap lima tahun sekali. Ini adalah instrumen kontrol rakyat terhadap pemegang kekuasaan di daerah. Melalui pemilihan langsung, Anda memiliki hak penuh untuk menilai kinerja pemimpin, memilih yang terbaik, sekaligus "menghukum" secara politik kepala daerah yang gagal menjalankan amanah. Hak pilih langsung adalah saringan alami agar pemimpin daerah tetap memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada konstituennya.
Penghapusan mekanisme ini jelas akan mengurangi partisipasi politik warga, terutama masyarakat akar rumput yang selama ini mengandalkan momentum Pilkada untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tanpa legitimasi langsung dari rakyat, seorang kepala daerah mungkin merasa tidak perlu lagi bertanggung jawab kepada warga, melainkan hanya tunduk pada fraksi-fraksi di DPRD yang memilihnya. Inilah pintu masuk menuju kekuasaan yang tidak akuntabel dan memicu kerusakan tata kelola pemerintahan di masa depan.
Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Untuk Mengorbankan Hak Pilih
Satu argumen yang sering terlontar dari para pendukung pilih lewat DPRD adalah masalah efisiensi anggaran. Namun, BEM PTNU dengan tegas menolak dalih ini. Demokrasi memang memiliki biaya, tetapi mengorbankan hak pilih rakyat demi menghemat uang negara adalah kesalahan logika yang sangat berbahaya. Biaya kerusakan tata kelola akibat kekuasaan yang tidak akuntabel justru jauh lebih mahal dan merugikan negara dalam jangka panjang.
“Solusi atas mahalnya Pilkada bukan dengan menghapus hak pilih rakyat, melainkan dengan memperbaiki tata kelola pemilu, pengawasan, dan penegakan hukum,” lanjut pernyataan resmi tersebut. Memperbaiki sistem birokrasi dan menutup celah korupsi jauh lebih mendesak daripada mencabut hak konstitusional warga negara. Jangan sampai efisiensi anggaran menjadi alasan "murahan" untuk membunuh nilai-nilai demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah sejak era reformasi.
Seruan Sikap BEM PTNU: Berdiri Bersama Kedaulatan Rakyat!
Sebagai langkah penutup, BEM PTNU Se-Nusantara mengeluarkan seruan sikap yang sangat keras. Mereka menuntut Pemerintah dan DPR untuk segera menghentikan wacana penghapusan Pilkada langsung. Selain itu, mereka mendesak adanya reformasi internal di tubuh DPRD agar lebih transparan dan akuntabel. Pelibatan publik, akademisi, dan masyarakat sipil harus menjadi syarat mutlak dalam setiap pembahasan kebijakan strategis yang menyangkut nasib demokrasi kita.
BEM PTNU menegaskan komitmen mereka untuk terus berdiri di samping rakyat dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Mereka akan memastikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, bukan ditarik kembali ke ruang tertutup para elite kekuasaan. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk tetap waspada dan bersuara sebelum hak pilih kita benar-benar hilang dari genggaman. Mari kita kawal terus isu ini demi masa depan kepemimpinan daerah yang jujur, adil, dan benar-benar melayani aspirasi rakyat! (*)
