.png)
fin.co.id - Pemerintah tak main-main dalam memulihkan layanan kesehatan pascabencana di Aceh. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara gamblang mengajukan dana fantastis sebesar Rp500 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk revitalisasi total fasilitas kesehatan yang rusak berat akibat gempa. Langkah ini krusial demi mengembalikan standar pelayanan medis ke kondisi semula, memastikan masyarakat terdampak kembali mendapatkan penanganan kesehatan prima.
Intisari :
- Rp500 miliar diajukan Kemenkes untuk perbaikan fasilitas kesehatan tahap tiga di Aceh.
- Fokus dana mencakup alat medis canggih dan pemulihan ambulans.
- Pengelolaan anggaran dilakukan terpusat melalui BNPB untuk transparansi.
Serius Tangani Kerusakan, Kemenkes Kucurkan Rp500 Miliar untuk Pemulihan Kesehatan Aceh
Bencana alam yang menerjang beberapa wilayah di Aceh meninggalkan luka mendalam, tak terkecuali pada sektor kesehatan. Menyadari urgensi pemulihan, Kementerian Kesehatan bergerak cepat mengambil langkah strategis. Menkes Budi Gunadi Sadikin secara resmi mengajukan anggaran monumental sebesar Rp500 miliar kepada BNPB. Dana raksasa ini bukan untuk main-main, melainkan prioritas utama untuk merevitalisasi total fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan parah atau masuk kategori tahap tiga.
“Kita sudah mengajukan anggaran sekarang sekitar 500 miliar untuk revitalisasi yang tahap tiga tadi,” ungkap Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam sesi wawancara eksklusif dengan awak media di kantor BNPB, Rabu (07/01/2026). Ia menekankan, perbaikan ini sangat vital. Tanpa fasilitas yang memadai, standar pelayanan medis di daerah terdampak bencana tentu akan jauh dari harapan. Prioritas utama adalah mengembalikan semua sarana dan prasarana kesehatan agar masyarakat bisa kembali mengakses layanan medis yang layak tanpa hambatan berarti.
Bukan Cuma Bangunan, Alat Medis Canggih dan Ambulans Juga Jadi Perhatian Utama
Lebih dari sekadar memulihkan gedung fisik, dana setengah triliun rupiah ini memiliki cakupan yang lebih luas. Perhatian besar juga tertuju pada alat kesehatan (alkes) yang notabene memiliki harga sangat fantastis. Menkes Budi Sadikin memaparkan bahwa perangkat diagnostik krusial seperti CT Scan, MRI, hingga peralatan canggih untuk jantung seperti Cath Lab menjadi prioritas utama dalam pemetaan kerusakan.
Saat ini, tim teknisi handal tengah dikerahkan ke lapangan. Mereka bertugas memeriksa secara detail, mengidentifikasi perangkat mana saja yang masih bisa diselamatkan dan diperbaiki, serta mana yang sudah tidak memungkinkan dan harus diganti dengan unit baru. “Alat kesehatan yang mahal-mahal, CT Scan, MRI, itu harganya miliaran. Kami lagi kirim teknisi untuk melihat mana yang bisa diperbaiki dan mana yang harus diganti. Kalau harus ganti, pemerintah akan masukkan anggarannya,” tegasnya. Tentunya, inisiatif ini memastikan bahwa kemajuan teknologi medis di daerah bencana tetap terjaga kualitasnya.
Tak berhenti di situ, sektor vital lainnya yang tak luput dari perhatian adalah armada transportasi medis. Dari total 204 unit ambulans yang terdata mengalami dampak bencana, perkiraan sementara menunjukkan hanya 120 unit yang masih bisa diperbaiki. Sisanya, yang kemungkinan besar mengalami kerusakan total, harus segera dilakukan pengadaan unit baru. Upaya ini krusial demi mempercepat respons darurat dan penanganan medis di medan terpencil sekalipun.
Transparansi Anggaran Terjamin, BNPB Jadi Satu Pintu Penyaluran Dana Bencana
Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan jaminan penuh mengenai pengelolaan anggaran penanggulangan bencana yang akan dilakukan secara terpusat. Ia menegaskan, seluruh dana akan dikelola melalui satu pintu, yakni BNPB. Kebijakan ini diambil dengan tujuan ganda: menjamin transparansi maksimal serta mencegah terjadinya tumpang tindih atau duplikasi anggaran antar kementerian lembaga. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikucurkan akan tersalurkan secara efektif dan akuntabel.
“Anggarannya nanti dikonsentrasikan satu pintu lewat BNPB. Jadi aman, tidak ada duplikasi anggaran,” terang Menkes Budi. Sejauh ini, biaya penanganan darurat pascabencana di Aceh telah mencapai puluhan miliar rupiah. Angka ini diperkirakan akan terus bergerak naik seiring dengan masih berlanjutnya proses pembersihan puing-puing dan operasional tanggap darurat di lapangan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan seluruh proses pemulihan secara tuntas.
Kondisi terkini menunjukkan masih ada tiga Puskesmas yang belum dapat beroperasi normal di lokasi asli. Tiga fasilitas vital tersebut adalah Puskesmas Rusip Antara (Aceh Tengah), Jambur Lakuk (Aceh Tenggara), dan Malokop (Aceh Timur). Dua di antaranya dilaporkan mengalami kerusakan sangat parah, memerlukan pembangunan ulang dari nol. Sementara satu Puskesmas lainnya masih dalam tahap pembersihan intensif. Untuk sementara, layanan kesehatan masyarakat di ketiga wilayah tersebut dialihkan ke gedung dinas lain. Langkah ini diambil agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pertolongan medis yang mereka butuhkan tanpa penundaan. - Hasyim Ashari/Disway -
